Prof (r) Dr Herman Hidayat, Universitas Tokyo Jepang
Jakarta, Gontornews — Eksploitasi sumberdaya alam, khususnya sektor kehutanan pada masa pemerintahan Soeharto sangat signifikan. Dampak dari eksploitasi hutan yang tidak berasas pada pengelolaan hutan yang lestari mengakibatkan kerusakan hutan yang serius, kondisi masyarakat lokal terpinggirkan secara sosial-ekonomi, hancurnya eko-sistem, dan lingkungan hidup.
Produksi hasil hutan (kayu) dan industri kehutanan seperti log, plywood, Hutan Tanaman Industri (HTI), dan pulp pabrik kertas mempunyai kontribusi besar atas penciptaan lapangan pekerjaan masyarakat dan pendapatan negara setelah minyak bumi pada dekade 1980an-1990an.
Judul asli disertasi Dr Herman Hidayat APU ini adalah ‘Dinamika Kebijakan Kehutanan di Indonesia: Berfokus pada Gerakan dan Logika Pemangku Kepentingan di Bawah Pemerintahan Soeharto dan Era Reformasi.
Fokus analisis mengenai kebijakan pengelolaan hutan dikonsentrasikan pada empat kategori. Pertama, kebijakan nasional atas pengelolaan hutan selama pemerintahan Soeharto (1968-1998). Kedua, pergerakan aktor baik langsung dan tidak langsung dari stakeholders yang dikaitkan dengan kerusakan sektor kehutanan.
Ketiga, kebijakan pembaruan sektor kehutanan pada masa reformasi (1998-2004). Keempat, implikasi dari pengelolaan hutan yang sentralistik dan tanggapan masyarakat lokal atas kebijakan pengelolaan hutan dimunculkan pada studi kasus Desa Muara Gusik, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur dan Desa Batu Bandung, Kepahiang, Bengkulu.
Dalam disertasi tentang kebijakan kehutanan yang ditulis sejak Januari 2000 sampai November 2004 ini, Herman memaparkan, “Perubahan radikal terjadi dalam pemerintah Indonesia pada tahun 1966, dari rezim Soekarno lama (1945-1966) ke rezim Soeharto, dengan bangga disebut “Orde Baru” (1966-1998).”
Saat berkuasa pada tahun 1966, Soeharto secara luas didukung oleh mayoritas masyarakat Indonesia mencakup siswa , kelompok militer , birokrat , orang , Golongan Karya ( Golkar ), dan lebih. Awalnya pemerintahan Soeharto menyiapkan program sesuai dengan paradigma pembangunan ekonomi.
Dimana sekelompok perencana ekonomi yang dikenal sebagai “The Berkeley Mafia” mengambil langkah-langkah segera untuk mengembangkan ekonomi lemah Indonesia dan mulai untuk mengembalikan kerangka hukum pada kinerja ekonomi melalui stabilisasi dan rehabilitasi kebijakan politik. Prioritas ditempatkan pada kebijakan stabilisasi.
Dalam hal ini pemerintah mengambil langkah-langkah jitu untuk mengendalikan hiperinflasi, mengadopsi anggaran yang seimbang, membuka perekonomian dengan menyediakan iklim yang kondusif bagi investasi asing. Tak lupa juga dibangun Inter Pemerintah Groups ( IGGI ) untuk mendukung pembangunan ekonomi Indonesia jangka panjang.
Kebijakan rehabilitasi tersebut ditujukan untuk memberikan kebutuhan dasar bagi masyarakat Indonesia seperti makanan, pakaian, dan perumahan melalui rehabilitasi dan penyediaan infrastruktur.
Selain itu, kebijakan ini juga diperkuat melalui inisiasi skema fiskal seperti hibah pusat dan subsidi, yang dikenal sebagai Inpres (Instruksi Presiden) untuk mendukung lembaga-lembaga pertanian, pendidikan, pekerjaan umum, dan pembangunan daerah di seluruh Indonesia.
“Maka jelas sudah bahwa kebijakan ini memiliki dampak positif pada pemulihan kinerja ekonomi negara. Terutama peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi yang pesat,” ujar pria kelahiran 10 November 1956 ini.
Sektor kehutanan merupakan salah satu factor pendukung pembangun perekonomian Indonesia. Berkat sector ini, pemerintah berkesempatan memperoleh devisa dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.
Dalam pengembangan sector Kehutanan dan deforestasi, pemerintah mengizinkan sektor swasta untuk memanen dan ekspor logging. Tindakan ini mendorong Trans National Corporation ( TNC ) dari Negara Serikat dan Jepang untuk menanamkan modalnya di sektor kehutanan serta swasta domestik.
Target pertama dari
eksploitasi hutan oleh HPH ini adalah Sumatera dan Kalimantan. Alasannya karena kedua pulau tersebut
memiliki
saham terbesar dari jenis pohon yang bernilai komersial dan dekat dengan pasar
Asia.
“Hal ini menyebabkan peningkatan ekspor kayu bulat yang belum diolah selama 1970-an. Dengan demikian keuntungan pemerintah dari sektor kehutanan meningkat dan menjadikannya sumber terbesar kedua dari pendapatan setelah sektor minyak,” tegas Herman dalam disertasi yang telah disahkan pada tanggal 29 November 2004 silam ini.
Namun seiring dengan pertumbuhan yang cepat ini, di sektor bisnis datang deforestasi yang cepat dari saluran besar hutan primer. Di mana pemerintah tidak mengakui hak-hak hutan adat masyarakat setempat. Akibatnya, tingkat kemiskinan pada masyarakat lokal di dalam dan sekitar hutan pun semakin bertambah.
Buktinya, pada tahun 1967 hanya 4 juta meter kubik kayu yang dipotong dari hutan Indonesia sebagian besar untuk keperluan rumah tangga . Namun pada tahun 1977 total telah meningkat menjadi sekitar 28 juta meter kubik. Hal ini menjadikan pendapatan dari sektor kehutanan meningkat dari US $ 6 juta pada tahun 1968 menjadi lebih dari US $ 564.000.000 pada tahun 1974.
Pada tahun 1979, Indonesia merupakan produsen
utama dunia tropis log. Indonesia memiliki pangsa 41 persen (US $ 2,1 miliar) dari pasar global. Mewakili volume ekspor yang lebih
besar dari kayu keras tropis dari seluruh Afrika dan Amerika Latin gabungan.
Rupanya, pemerintah berencana untuk membangun industri kehutanan terpadu dari
pemegang HPH ke industri kayu lapis. Oleh karena itu,
pemerintah mengeluarkan kebijakan melarang log dan memberikan fasilitas pada
industri kayu.
Industri kayu melewati masa konsolidasi pada awal tahun 1980 ketika larangan
ekspor kayu bulat ditetapkan pada tahun 1985. Menciptakan
beberapa perusahaan kayu besar yang terintegrasi secara vertikal dan
berkonsentrasi pada produksi kayu lapis.
Pengaruh kebijakan industri kayu lapis ini adalah bahwa ekspor kayu lapis yang awalnya sekitar 140.000 meter kubik pada tahun 1979, telah tumbuh 23 kali lipat dalam enam tahun untuk menutupi 3,2 juta meter kubik pada tahun 1985 dan 9,7 juta meter kubik pada tahun 1993 dan 3,2 juta meter kubik yang diekspor ke Jepang.
Hal ini jelas, bahwa perusahaan-perusahaan besar
membentuk kartel, membuat Indonesia menjadi produsen kayu lapis terbesar di
dunia dan berhasil meningkatkan harga kayu lapis pasar internasional. Akibatnya, kondisi hutan di Tanah Air semakin gundul
dan memperihatinkan, terlebih karena tidak adanya manajemen yang baik dari
pemegang kepentingan.
Herman, jebolan Universitas Tokyo bidang Pertanian dan Ilmu Pengetahuan Departemen Ilmu Kehutanan (1999-2004) menerangkan, “Beberapa penyebab deforestasi yang jelas terjadi di Indonesia adalah kebakaran hutan sebagai bencana ekologis, proyek transmigrasi ke pulau-pulau terluar, logging, pertambangan, hutan tanaman, perkebunan kelapa sawit, perluasan pertanian, praktik pembalakan liar, budidaya, dan pertumbuhan penduduk pergeseran.”
Selain itu, beberapa faktor sekunder yang memaksa Indonesia ialah utang internasional, tarif perdagangan, dan lainnya. “Implikasi dari deforestasi terhadap lingkungan adalah jumlah dan dampak dari kebakaran hutan, perubahan iklim, menipisnya spesies biologi, banjir, kekeringan, dan polusi air tumbuh. Hal ini menyebabkan kerusakan ekonomi, ekologi, dan sosial yang tinggi,” tegasnya.
Factor utama terjadinya deforestasi adalah ‘miss-manajemen eksploitasi hutan’ yang berkaitan dengan kebijakan utama di sektor kehutanan. Semua ini juga merupakan konsekuensi atas kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terpusat. Karena pada rezim Soeharto pengawasan terpusat pada sumber daya alam seperti minyak, pertambangan, sektor kehutanan, dan perikanan. Semua itu dieksploitasi untuk keuntungan pribadi dan patronase politik .
Sebaliknya, perencana pemerintah dan birokrat kehutanan mengabaikan untuk mengontrol pemegang logging dan tidak mempertimbangkan perspektif ekologi. Hal tersebut menyebabkan deforestasi yang meluas dari miss-manajemen eksploitasi hutan, kerusakan ekologis, degradasi hak hutan, sengketa tanah adat, dan marginalisasi orang lokal dalam pengelolaan sumber daya hutan.
Di era reformasi, kebijakan pemerintah memiliki gaya berbeda dari pengelolaan hutan sebelumnya (pemerintahan Soeharto). Pemerintah baru mengarahkan upaya aktor memperbaiki tata pemerintahan yang baik, seperti nilai-nilai demokrasi, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Namun, selama masa transisi dari rezim Soeharto ke era reformasi (1999-2004), pemerintah menjadi lemah dan politik tidak stabil.
Sejalan dengan semangat reformasi, pemerintah Indonesia mengeluarkan UU Kehutanan No 44 /1999 dan Peraturan Pemerintah No 25/2000 yang menekankan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom, dan No 34/2000 yang mempertimbangkan kapasitas izin industri primer untuk produksi kayu.
Lalu, terkait implikasi kebijakan hutan di dua lokasi (Desa Muara Gusik, Kalimantan Timur dan Batu Bandung, Bengkulu), di bawah pemerintahan Soeharto, masyarakat setempat mengalami marginalisasi ekonomi dan politik. Saat transisi dari rezim Soeharto yang otoriter ke Habibi pada era reformasi 1998 menunjukkan bahwa pendapatan lokal berangsur-angsur membaik. Selain itu, masyarakat setempat diizinkan untuk memanfaatkan lahan bekas mereka dengan mengumpulkan ‘limbah kayu’ juga membuka peluang bagi aktivitas perdagangan kayu lokal dan jaringan. <Edithya Miranti>
Biodata Singkat
Nama :H Herman Hidayat PhD
Tanggal lahir :10 November 1956
Istri :Dr Hj R Yani’ah Wardani, MA
Anak :tiga orang
Jabatan :Peneliti Ahli (Ahli Peneliti Utama) (APU)-IV
E
Lembaga :LIPI
(Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), Penelitian
Pusat
Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Jakarta (1985-2014)
Studi utama :Ekologi
Politik, Kebijakan Kehutanan, dan Sosiologi Kehutanan
