Oleh Muhammad Khaerul Muttaqien
Politik dinasti dalam demokrasi sesungguhnya tidak ada masalah. Sah-sah saja. Namun, politik dinasti menjadi negatif ketika diterapkan tidak menurut standar-standar yang ada. Apa itu?
Melalui pemilu setiap orang punya kesempatan sama untuk mengakses jabatan publik baik sebagai gubernur, bupati maupun walikota. Bahkan presiden dan anggota dewan. Namun pilkada yang telah berlangsung selama ini malah menumbuhsuburkan dinasti politik di daerah. Anak dan istri bisa menggantikan bapak, ketika sang bapak berakhir masa jabatannya. Anak, menantu, adik, kakak, dan keponakan bisa menjadi alternatif ketika keluarga inti tidak bisa diharapkan menggantikan. Pokoknya, kekuasaan tetap berada di seputaran keluarga. Kondisi ini cukup mengkhawatirkan, bukan hanya karena keluarga ikut menggantikan. Ekses negatif dari hasrat berkuasa sering menimbulkan persoalan di ruang publik. Di antaranya, politik dinasti kerap dibarengi tindak pelanggaran korupsi.
Beberapa contoh kasus menunjukkan betapa rentannya dinasti politik terhadap kasus korupsi. Karena memang tidak jarang dinasti politik melahirkan korupsi yang melibatkan keluarga. Beberapa kasus korupsi yang mengemuka terkait dengan dinasti politik, misalnya dugaan suap yang melibatkan bapak dan anak, yakni Asrun sebagai calon gubernur Sulawesi Tenggara dan putranya, Adriatma Dwi Putra selaku walikota Kendari. Setelah sang ayah menyelesaikan tugasnya sebagai walikota dan maju sebagai calon gubernur, anaknya mengisi jabatan yang ditinggalkan ayahnya.
Di Provinsi Banten, kasus Ratu Atut Chosiyah yang melibatkan adiknya, menunjukkan betapa kentalnya kekuasaan dinasti politik di Banten. Dinasti Ratu Atut Chosiyah di Banten dengan bendera Partai Golkar tak tergoyahkan. Mereka duduk di berbagai posisi strategis dan kunci di pusat pemerintahan Banten. Pemilihan Legislatif 2019 di Banten bahkan masih akan dihiasi wajah-wajah keluarga terpidana korupsi alat kesehatan Ratu Atut Chosiyah. Empat anggota keluarganya dikabarkan siap mengisi parlemen, baik daerah maupun pusat.
Pertama, Ade Rossi Chaerunnisa istri Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy. Andika adalah anak Atut. Kedua, Haerul Jaman adalah adik tiri Ratu Atut. Haerul saat ini menjabat Walikota Serang. Ketiga, Andiara Aprilia. Dia anak Ratu Atut yang juga adik Andika. Keempat, Ratu Ria Maryana. Dia adik Haerul Jaman, yang berarti adik tiri Ratu Atut. Keempat nama tersebut masing-masing akan mencalonkan diri di DPRD Kota Serang, DPR, dan DPD. Haerul Jaman dan Ade Rossi akan maju ke DPR, sedangkan Andiara jadi bakal calon anggota DPD.
Adapun Ria Maryana akan maju untuk menduduki kursi DPRD Kota Serang. Tiga nama, kecuali Andiara, akan maju dari Partai Golkar. Sedangkan adik Andika tersebut maju melalui jalur independen untuk menjadi senator. “Bu Ade Rossi nggak nyalon lagi ke provinsi karena beliau dicalonkan di pusat dari Dapil Banten I (Pandeglang – Lebak). Pak Jaman juga sama dari Banten II (Kota Serang – Kabupaten Serang – Kota Cilegon),” kata Sekretaris Jenderal DPD Golkar Banten, Bahrul Ulum, seperti dikutip detik.com, Rabu (18/7/2018).
Ada pula dinasti Kutai Kartanegara. Adalah Bupati Kutai Rita Widyasari beberapa waktu lalu tersandung kasus korupsi mengikuti jejak sang ayah, mantan Bupati Kutai Kertanegara – Syaukani Hassan Rais yang terlebih dulu tersandung kasus serupa. Di Cimahi, Jawa Barat, Walikota Cimahi (2012-2017) Atty Suharty bersama suaminya Itoc Tochija yang merupakan mantan Walikota Cimahi selama dua periode, menjadi tersangka kasus penerimaan suap proyek pasar Cimahi. Di Klaten, Jawa Tengah, juga demikian. Bupati Klaten Sri Hartini (2016-2021) beberapa waktu lalu terkena operasi tangkap tangan KPK.
Operasi tangkap tangan terhadap Bupati Klaten ini diawali adanya laporan dari masyarakat yang mencium adanya praktik KKN di lingkungan kantor Bupati. Kepemimpinan Sri Hartini juga tidak lepas dari dinasti politik yang dibangun suaminya. Mendiang suami Sri Hartini, Haryanto Wibowo, pernah menjabat bupati Klaten pada periode 2000-2005, dan Sri Hartini sebelumnya pernah menjabat sebagai wakil bupati Klaten, serta pernah menjadi ketua DPC PDIP Klaten periode 2006-2010 dan bendahara DPD PDIP Jawa Tengah periode 2010-2015.
Pengajar ilmu politik Universitas Muhammadiyah Jakarta Dr Ma’mun Murod Al-Barbasyi kepada Majalah Gontor mengatakan, banyak efek negatif yang ditimbulkan dari politik dinasti. Untuk itu masyarakat harus mempertimbangkan banyak aspek ketika ingin memilih seseorang yang berasal dari dinasti. Harus dipertimbangkan betul-betul apakah penerusnya kompeten dan berintegritas tinggi atau tidak.
Menurutnya, politik dinasti dalam demokrasi sesungguhnya tidak ada masalah. Secara demokrasi politik dinasti sah. Menghalangi seseorang untuk terjun di politik hanya karena yang bersangkutan adalah keluarga dari si A, kata Ma’mun, merupakan pelanggaran. “Politik dinasti menjadi negatif ketika diterapkan tidak menurut standar-standar yang ada. Tapi kalau ada dinasti, pelanjutnya orang yang cerdas, punya kemampuan, saya kira publik sulit untuk menolak. Tapi kalau ada dinasti tidak ada kemampuan secuilpun, dia tidak pantas untuk menjadi anggota DPR tapi dipaksakan, itu yang menodai demokrasi. Yang sering terjadi itu, hal yang seperti itu,” ujarnya.
Fenomena klan tertentu menguasai kepemimpinan di sebuah daerah atau negara, tak hanya terjadi di Indonesia. “Hampir semua ada. Di luar negeri ada John F Kennedy, George Bush senior, George Bush junior, Gandi, Benazir Butho, dan lainnya,” beber Ma’mun.
Seperti diketahui John F Kennedy adalah presiden termuda dalam sejarah Amerika Serikat. John menjadi presiden di usia 35 tahun. Saat menjadi presiden, John memberikan kursi Jaksa Agung kepada Robert Kennedy dan Senat Massachusetts untuk adik termuda mereka, Edward.
Sedangkan Dinasti Bush menempatkan dua anggota keluarganya sebagai Presiden Amerika Serikat: George HW Bush yang menduduki Gedung Putih antara 1988 hingga 1992 sebagai presiden ke-41 dan putranya George W Bush jadi presiden ke-43 AS.
Selain itu juga ada dinasti Nehru-Gandhi. Menurut The Economist, India memiliki dinasti keluarga terbesar setelah Sri Lanka. Setelah India merdeka, pemerintahan pusat Negeri Gangga dikuasai oleh Keluarga Nehru-Gandhi. Jawaharlal Nehru adalah perdana menteri pertama India (1947-1964). Ia adalah anak dari Motilal Nehru pejuang kemerdekaan India.
Jawaharlal adalah ayah Indira Gandhi yang mendapat nama Gandhi dari suaminya dan tak ada kaitannya dengan Mahatma Gandhi. Perempuan ini juga menjadi perdana menteri bahkan selama 4 periode. Indira tewas ditembak pada tahun 1984. Kepemimpinannya diambil alih oleh Rajiv Gandhi, putranya yang terbunuh di tahun 1991. Banyak yang mengatakan, Indira-lah yang patut disalahkan atas politik dinasti di India. Dia yang membuat semacam institusi tradisi keluarga di Partai Kongres. Keluarga Nehru-Gandhi sempat absen selama enam tahun. Namun, setelah menang pemilu di tahun 2004, kongres dipimpin oleh Sonia Gandhi, janda Rajiv yang terkenal sebagai perempuan paling kuat se-India.
Lahir di Italia dan mengenyam pendidikan di Inggris, Sonia memegang rekor kepemimpinan presiden Partai Kongres selama 10 tahun berturut-turut dari tahun 1998. Tahun 2004, Sonia menolak untuk dicalonkan perdana menteri dan menominasikan Manmohan Singh. Namun dinasti politik Nehru-Gandhi tampaknya harus berakhir. Seperti ditulis Guardian, generasi terakhir Nehru Gandhi, Rahul Gandhi anak dari Rajiv dan Sonia dikalahkan oleh Narendra Modi. Ravi Shankar Prasad, pemimpin partai pemenang BJB mengkritik Rahul bahwa dia sudah tidak dapat mengandalkan darah birunya lagi yang diwarisi dari para pendahulunya. “Rakyat tidak butuh darah biru, rakyat butuh tindakan nyata,” kata mereka. Bagaimana dengan Indonesia? []
