Jakarta, Gontornews — Rapat RUU Omnibus Law Cipta Kerja Pasal 49 membahas beberapa perubahan pada pasal-pasal Undang-undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Menyikapi hal ini, Anggota Baleg Ledia Hanifa Amaliah menyampaikan alasan mengapa pemerintah memasukkan RUU Tentang Jaminan Produk Halal ke dalam RUU Cipta Kerja ialah untuk mempermudah para pengusaha dalam memperoleh Sertifikat Halal yang pada saat ini dirasa lama dan rumit.
“Alur penerbitan Sertifikat Halal di dalam Undang-undang sesungguhnya tidak rumit. Kalau kita mau menelisik lebih dalam, dari berbagai laporan yang kami terima, ternyata bottle neck yang selama ini menjadi penyebab lamanya sertifikat halal keluar karena begitu banyaknya permintaan penerbitan Sertifikat Halal ternyata belum diimbangi jumlah LPH dan audtior halal yang cukup,” jelas Ledia melalui pesan tertulisnya kepada Gontornews.com, Jumat (11/9).
Ledia yang merupakan mantan Ketua Panja RUU Jaminan Produk Halal tahun 2013-2014 menjelaskan, sebelum adanya Undang-undang No 33 Tahun 2014 satu-satunya LPH adalah LPPOM MUI, lalu lewat Undang-Undang Jaminan Profuk Halal itu dibukalah keran pendirian LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) lain, yang bisa dibentuk oleh ormas atau perguruan tinggi.
“Pendirian LPH ini memiliki satu prasyarat mendasar yaitu memiliki auditor halal yang tersertifikasi, yang artinya memiliki ilmu terkait bahan baku produk dan ilmu terkait kehalalan. Nah, yang jadi persoalan ternyata sampai saat ini belum ada LPH yang berdiri karena terbentur persoalan belum memiliki auditor halal yang tersertifikasi,” tambahnya.
Mengapa sampai saat ini proses pendirian LPH menjadi begitu lambat? Sekretaris Fraksi PKS ini kemudian sedikit membuka rahasia. Banyak calon auditor halal tidak lulus sertifikasi yang berada di bawah kewenangan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) MUI.
“LSP MUI memang punya kewenangan memberi sertifikasi pada auditor halal yang lulus uji. Kami yakin LSP MUI memang sangat berhati-hati mengeluarkan sertifikasi karena ini terkait persoalan tanggung jawab dunia akhirat. Namun ada keluhan bahwa ternyata koordinasi antara BPJPH dan LSP MUI sendiri seperti belum nyambung. Kabar yang sampai kepada kami, pelatihan yang diberikan oleh BPJPH kepada para calon auditor halal ternyata tidak berkesesuaian dengan materi ujian dari LSP. Ya, susah lulus dong kalau begitu,” ungkap Ledia.
Karena itu anggota Komisi X DPR RI ini kemudian mengingatkan kepada BPJPH agar segera melakukan pembenahan.
“Untuk mendorong percepatan pembentukan LPH semestinya para calon Auditor Halal segera diberi pelatihan yang sejalan dengan kebutuhan di lapangan, sesuai standar dari Lembaga Sertifikasi Profesi MUI, agar mereka bisa bergabung dengan LPH yang baru. Hal ini pada akhirnya akan mendukung percepatan terbitnya sertifikat halal yang diajukan para produsen karena produk mereka bisa diuji di banyak laboratorium, tidak antre hanya di LPPOM MUI saja,” tekan Aleg FPKS ini.
Selain itu kata Ledia, para auditor halal yang sudah mendapat pengakuan MUI sebelum UU JPH berlaku dan telah berpengalaman selayaknya diakui sebagai Auditor Halal yang bersertifikasi (rekognisi keahlian) sehingga hal ini juga bisa mempercepat hadirnya LPH-LPH baru. []
