New York, Gontornews — Duta Besar Myanmar untuk PBB, Kyaw Moe Tun, meminta komunitas internasional membantu memulihkan kondisi negaranya. Ia meminta agar PBB menggunakan segala cara untuk bertindak terhadap junta militer Myanmar pascakudeta militer 1 Februari lalu.
“Kami membutuhkan tindakan lebih lanjut, sekuat mungkin, dari komunitas internasional untuk mengakhiri segera kudeta militer (Myanmar), menghentikan penindasan terhadap orang yang tidak bersalah, mengembalikan kekuasaan negara kepada rakyat dan memulihkan demokrasi,” kata Kyaw Moe Tun dalam pidato di hadapan 193 anggota Majelis Umum PBB, Jumat (26/2/2021).
Apa yang Kyaw Moe Tun lakukan menjadi hal yang jarang terjadi. PBB mengatakan jarang ada seorang perwakilan negara di PBB membacakan pernyataan atas nama kelompok yang bertentangan dengan mereka yang berkuasa pada suatu negara.
Utusan khusus Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Christine Schraner Burgener, memperingatkan tidak ada negara yang harus mengakui atau meligitimasi junta militer Myanmar.
“Sayangnya, rezim saat ini meminta saya untuk menunda kunjungan. Tampaknya, mereka ingin terus melakukan penangkapan besar-besaran dan memaksa orang untuk bersaksi untuk melawan pemerintah NLD (Nation League for Democracy). Ini kejam dan tidak manusiawi,” kata Schraner Burgener kepada Reuters.
Sebagai informasi, Myanmar berada dalam kekacauan sejak militer merebut kekuasaan dan menahan pemimpin sipil terpilih, Aung San Suu Kyi, dan petinggi partai NLD. Junta militer Myanmar menolak hasil pemilihan, yang memenangkan Suu Kyi dan NLD, dengan dalih kecurangan.
“Jika ada peningkatan dalam hal tindakan keras militer terhadap orang-orang yang menggunakan hak dasarnya, mari kita bertindak cepat dan kolektif,” kata Schraner Burgener.
“Penting bagi komunitas internasional untuk tidak memberikan legitimasi atau pengakuan kepada rezim ini,” tutupnya. [Mohamad Deny Irawan]
