Tunis, Gontornews — Presiden Tunisia Kais Saied mengatakan pada hari Senin (13/12) bahwa dia akan mengadakan referendum konstitusi Juli mendatang, satu tahun setelah dia menyingkirkan lawan-lawan politiknya yang menyerukan kudeta, dan pemilihan parlemen akan menyusul pada akhir tahun 2022.
Dalam pidato yang disiarkan televisi dan dirilis Arabnews.com, Saied mengatakan referendum akan berlangsung pada 25 Juli, menyusul konsultasi publik online yang akan dimulai pada Januari.
Pengumuman Saied tentang peta jalan keluar dari krisis telah ditunggu sejak dia menangguhkan parlemen, memberhentikan perdana menteri dan mengambil alih otoritas eksekutif.
Sementara langkah-langkah itu tampak sangat populer setelah bertahun-tahun mengalami stagnasi ekonomi dan kelumpuhan politik, penentangan terhadap pendiriannya semakin tajam, termasuk dari partai-partai politik yang pada awalnya mendukung.
Keterlambatan dalam merinci jalan ke depan, dan dua bulan yang dibutuhkan Saied untuk menunjuk perdana menteri baru, telah menambah kekhawatiran tentang kemampuan Tunisia untuk mengatasi krisis keuangannya.
Tanggal referendum itu bertepatan dengan Hari Nasional Republik Tunisia dan tanggal saat dia secara mendadak mengintervensi eksekutif.
nya, yang telah meragukan perolehan demokrasi negara Afrika Utara itu sejak revolusi 2011 yang memicu pemberontakan “musim semi Arab”.
Dalam pidato hari Senin itu ia mengatakan bahwa parlemen akan tetap ditangguhkan sampai rakyat Tunisia memilih majelis pengganti pada 17 Desember 2022, tanggal yang dia nyatakan sebagai peringatan resmi revolusi.
Peringatan itu sebelumnya telah ditandai pada 14 Januari, tanggal ketika penguasa otokratis Zine el-Abidine Ben Ali melarikan diri dari negara itu, setelah kesepakatan di antara faksi-faksi politik dan kelompok-kelompok masyarakat sipil yang ambil bagian dalam pemberontakan tahun 2011.
“Kami ingin memperbaiki jalan revolusi dan sejarah,” kata Saied dalam pidatonya, setelah mengecam kritik atas intervensinya.
Saied mengatakan dia akan menunjuk komite ahli untuk merancang konstitusi baru, yang akan siap pada Juni menjelang referendum.
Tidak ada komentar langsung dari Ennahda, partai terbesar di parlemen, atau dari serikat buruh UGTT yang kuat. Mohammed Abou, mantan menteri, mengatakan dalam wawancara yang disiarkan televisi bahwa “pelanggaran konstitusi” Saied sama dengan kudeta.[]
