Jakarta, Gontornews — Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. HM. Hidayat Nur Wahid, MA meminta agar Kementerian Luar Negeri (Kemlu) segera melakukan klarifikasi terbuka terkait adanya isu normalisasi hubungan Indonesia dengan Israel, yang dihembuskan secara sepihak di beberapa media.
HNW, sapaan akrabnya, meminta Menlu dan para pejabat negara lainnya agar tetap memegang komitmen konstitusional historis bangsa Indonesia untuk tetap mendukung perjuangan bangsa Palestina hingga mencapai kemerdekaannya secara penuh.
“Isu sensitif yang digulirkan beberapa media di dalam dan luar negeri soal “normalisasi” hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel ini penting segera diklarifikasi secara tegas dan terbuka oleh Menlu RI, agar tidak menimbulkan spekulasi yang tidak kondusif yang menghadirkan kegaduhan di masyarakat Indonesia, yang sekalipun masih dilanda Covid-19 tapi tetap memegangi konstitusi Pembukaan UUD 1945 yang menolak penjajahan,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Jumat (24/12).
HNW mengatakan isu normalisasi ini dimunculkan pasca pertemuan Menlu AS Antony Blinken dengan Menlu RI Retno Marsudi pekan lalu. Sebagaimana dikutip sejumlah media, pejabat Israel mengatakan bahwa salah satu yang dibahas yaitu kemungkinan normalisasi hubungan diplomatik antara Israel dengan Indonesia. Juru Bicara Sekretaris Gedung Putih Ned Price juga mengisyaratkan adanya pembicaran tersebut, meski dilakukan tertutup.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga dikabarkan berdiskusi dengan Kuasa Usaha Israel untuk Bahrain Italy Tagner di Bahrain dalam sebuah konferensi internasional. Pertemuan yang tidak biasa ini menimbulkan dugaan adanya pembicaraan kemungkinan normalisasi, walau kemudian dibantah oleh Juru Bicara Prabowo bahwa pertemuan itu sangat singkat dan tidak disengaja. Dan bahwa sikap Menhan Prabowo tetap membela perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina.
“Saya mengingatkan agar para menteri ekstra waspada, dan jangan menjadi korban dari main apinya lobi Yahudi, yang dengan berbagai jurus, terus mendesakkan agenda normalisasi dengan Indonesia, sekalipun mereka tahu bahwa hal itu bertentangan dengan Konstitusi Indonesia. Mestinya semua pihak mengapresiasi dan tegak lurus dengan konsistensi sikap resmi Indonesia baik Pemerintah maupun Parlemen. Dan para menteri tentu diapresiasi bila sikap mereka justru mempertahankan dan memperjuangkan pernyataan dan sikap resmi Presiden Joko Widodo yang menegaskan untuk terus membela perjuangan bangsa Palestina hingga meraih kemerdekaannya, dan karenanya tidak membuka normalisasi hubungan dengan Israel. Demikian seriusnya, bahkan Presiden Jokowi pernah menyampaikan sikap tegas Indonesia itu dalam percakapan telepon langsung dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas. Ini komitmen dan janji yang harus dipegang dengan teguh oleh para menteri dan pejabat Indonesia lainnya. Apalagi komitmen dukung Perjuangan Kemerdekaan Bangsa Palestina, bukan hanya dalam satu even saja disampaikan oleh Presiden Jokowi, tapi berulang-ulang, termasuk ketika Indonesia menjadi tuan rumah KTT Luar Biasa OKI soal Masjid al-Aqsha di Jakarta tahun 2016,” tukasnya.
HNW menambahkan bahwa sikap Presiden Joko Widodo terkait Palestina-Israel ini sudah tepat, sesuai dengan perintah Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, dan implementasi yang telah diteladankan dan diwariskan oleh presiden-presiden Indonesia sebelumnya.
“Dari Presiden Soekarno hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, semuanya berkomitmen untuk membela perjuangan bangsa Palestina hingga merdeka, dan karenanya tidak menjalin hubungan politik dengan Israel. Ini karena perintah dari UUD NRI 1945 yang menolak penjajahan di atas dunia yang saat ini dialami oleh bangsa Palestina. Karenanya, ketika isu normalisasi ini dihembuskan, sangat dipentingkan Menlu untuk segera mengoreksi isu yang dihembuskan oleh media Israel dan lainnya itu, karena isu normalisasi tersebut mengecewakan Palestina, dan tidak sesuai dengan komitmen dan track record sikap resmi Indonesia membela perjuangan Palestina untuk meraih kemerdekaannya. Apalagi faktanya, sudah ada beberapa negara yang melakukan normalisasi dengan Israel, suatu hal yang sangat ditolak oleh pihak Palestina, karena normalisasi terbukti bukan jurus yang benar untuk membantu Palestina menjadi negara Merdeka dengan ibukota Yerusalem (al Quds), tetapi justru membuat Israel makin memperluas pendudukannya atas tanah-tanah Palestina, bahkan ingin sepenuhnya menguasai Yerusalem sebagai ibukotanya, hal yang ditentang oleh masyarakat dunia, kerena itu semakin menjauhkan cita-cita Palestina Merdeka dengan Yerusalem (timur) sebagai ibukotanya,” pungkas HNW.
