Jakarta, Gontornews —Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama dengan Bank Indonesia kantor Perwakilan Jawa Timur tahun ini akan melakukan penguatan terhadap program One Pesantren One Product (OPOP) guna memperkuat pasar.
Kepala Bank Indonesia – Jatim, Budi Hanoto mengatakan terdapat enam program yang akan dilaksanakan dalam mendorong perkembangkan OPOP, khususnya untuk menyambut Presidensi G20 yang mengusung agenda inklusi digital finansial bagi UMKM.
“Indonesia diberi kepercayaan memegang presidensi G20 yang mana ada enam agenda prioritas yakni bagaimana melindungi negara yang masih pemulihan ekonomi, bagaimana mengatasi dampak pandemi berkepanjangan, payment system dan era digital bagaimana standar pembayaran lintas batas negara, lalu membahas risiko iklim ke arah green ekonomi, tax internasional, dan terakhir adalah inklusi digital finansial,” jelasnya dalam Virtual Capacity Building Pesantren Digipreneur – G20 Side Event, Selasa (24/5/2022).
Dia menjelaskan sejalan dengan agenda prioritas ke-6 tersebut, BI Jatim dan Pemprov Jatim memiliki komitmen bersama untuk menguatkan OPOP melalui 6 kegiatan di antaranya perluasan sertifikasi halal dengan target 100 produk pesantren, sertifikasi Juleha (Juru Sembelih Halal) terhadap 20 Rumah Potong Hewan (RPH), melanjutkan program Rumah Kurasi dengan target 500 produk pesantren, serta melakukan sertifikasi terhadap Dewan Pengawas Syariah (DPS) Koperasi syariah.
“Program yang kelima yakni sertifikasi pengelolaan ekonomi pesantren ada 50 pengurus Koperasi pondok pesantren untuk memenuhi standar kompetensi nasional, dan terakhir ada bootcamp pesantren tentang pengelolaan pakan ternak dan coding/bahasa pemrograman sebagai bentuk dukungan terhadap kemandiran pesantren,” jelasnya.
Budi mengatakan G20 yang mengusung tema recover together recover stronger ini juga sangat dekat dengan inklusi keuangan. Untuk itu diperlukan kerja sama dengan berbagai pihak baik pemerintah, universitas, ponpes maupun MUI guna pengembangan ekosistem.
Menurutnya, potensi Jatim dalam pengembangan pesantren digipreneur ini sangat besar mengingat di Jatim terdapat sekitar 6.000 pondok pesantren, dengan jumlah santri mencapai sekitar 1 juta santri. “Diharapkan program-program ini akan menjadikan pesantren dapat beradaptasi dengan industri 4.0 yang mengutamakan digitalisasi,” imbuhnya.
Pj Sekdaprov Jatim sekaligus Ketua Umum OPOP Jatim, Wahid Wahyudi mengatakan Jatim tercatat memiliki 40,67 juta jiwa penduduk, dan sebanyak 39,5 juta jiwa merupakan penganut agama Islam. Sedangkan secara nasional, Indonesia merupakan negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia.
“Namun ironis, dengan jumlah penduduk Islam terbesar, kita masih menjadi negara pengimpor produk halal terbesar. Oleh karena itu, ke depan ini harus dibalik. Kita jangan jadi pasar produk halal dunia, tepi harus berubah menjadi produsen halal yang bisa dipasarkan ke seluruh dunia,” ujarnya.
Wahid mengatakan program OPOP merupakan embrio untuk mengubah Indonesia menjadi negara pengekspor produk halal. Untuk itu pemanfaatan teknologi digital harus mewarnai pengembangan OPOP ke depan.
“Keberhasilan OPOP ini ditentukan 3 hal, yakni mampu memiliki manajemen yang profesional, efisien dan efektif, lalu mampu melakukan inovasi, dan mampu membangun jaringan dan kerja sama dengan berbagai pihak,” ujarnya.
Pengembangan OPOP ini tidak lain juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Jatim yang lebih baik. Sebab selama ini, Koperasi dan UMKM telah memberikan kontribusi perekonomian Jatim sebesar 57,25 persen. “Sebelum Covid-19, pertumbuhan ekonomi Jatim selalu di atas rata-rata nasional, terakhir 2019 tumbuh 5,53 persen. Namun karena pandemi turun -2,33 persen, dan Alhamdulillah di Kuartal I/2022 ini ekonomi Jatim telah bangkit dan bisa tumbuh 5,20 persen di atas nasional,” imbuhnya. [fath]
