Sukoharjo, Gontornews —Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menyampaikan dua peran penting pesantren. Dua peran tersebut yakni yakni peran revolusioner dan peran evolusioner.
Hal itu disampaikan Mahfud saat menjadi salah satu pemateri Orasi Kebangsaan dalam Seminar Nasional dan Talkshow Peringatan 41 Tahun Pondok Pesantren Modern Islam (PPMI) Assalaam, di Gedung Assalaam Center, Kartasura Sukoharjo, Sabtu (12/8/2023).
Seminar bertajuk “Menguatkan Peran Pesantren dalam Prespektif Keislaman dan Kebangsaan” itu dihadiri unsur pemerintah dan dua organisasi masyarakat (ormas) terbesar di Indonesia yakni Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.
“Dulu tak terbayangkan bahwa anak pesantren akan menjadi pemimpin, Abdurahman Wahid [Gusdur] Presiden ke-3 adalah alumni pesantren, Wakil Presiden kita, Ma’ruf Amin, adalah alumni pesantren, serta beberapa mentri adalah alumni pesantren. Islam dan pesantren cukup diperhitungkan di Indonesia,”ungkap Mahfud MD dalam Orasi Kebangsaannya tersebut.
Ia menceritakan pondok pesantren (ponpes) tradisional di masa lalu sepenuhnya hanya mengajarkan pendidikan agama dalam arti sempit seperti akhlak, akidah, dan ibadah. Sementara pendidikan umum, politik, ilmu tata negara, pemerintahan tidak pernah diajarkan.
Bahkan tidak ada inovasi bidang teknologi seperti mobil listrik bikinan santriwati PPMI Assalaam yang ia kendarai saat memasuki Ponpes tersebut. Mahfud juga menyinggung di masa sebelum kemerdekaan ponpes memberi peran revolusioner tetapi rugi karena para santrinya tidak bisa menduduki pemerintahan. Pasalnya mereka tidak memiliki ilmu pemerintahan.
“Revolutioner mendadak dan berhasil yaitu Proklamasi Kemerdekaan. Ponpes berperan besar. Karena ada pemikiran jika umat Islam mau maju dalam arti merdeka beribadah, tidak boleh dijajah terus. Tetapi ironi, setelah ikut memerdekakan santri ponpes tidak bisa masuk ke Pemerintahan,” katanya.
“Ada politik diskriminasi. Maka dulu orang ponpes tidak bisa mengurus pendidikan agar orang Islam itu bodoh. Tidak usah diberi pengakuan di zaman Belanda, yang diakui pejabat pribumi, mereka yang priyayi,” imbuhnya.
Mahfud MD mengakui ponpes saat ini terkesan mewah jika dibandingkan pada masanya dulu menjadi santri. Menurutnya semua serba terbatas dan terkesan kumuh. Bahkan ia menyebut rumah santri yang ia tempati dulu seolah umbyuk-umbyukan.
Lantas, ada mobilitas yang cepat pada umat Islam pada tahun 1960an. Kemudian pada 1965-1970, sambungnya, lahir sarjana muda dari anak-anak santri. Kemudian pada 1980-an banyak doktor bermunculan dari pesantren dan membuka sekolah umum.
Pada 1990-an, di setiap kantor pemerintah bahkan sudah ada masjid yang menandakan kaum muslim telah diterima sebagai pejabat pemerintah. Bahkan santri-santri telah masuk ke lembaga pemerintah karena telah tersentuh pendidikan modern.
Pada 1997 kaum santri datang menjadi menteri bahkan di luar urusan pesantren. “Ini sudah harus disyukuri, Kemerdekaan Indonesia sudah memberi pintu pada umat Islam untuk maju. Politik Islamopobia sudah tidak ada,” papar Mahfud.
Selain Mahfud MD, pembicara panel juga menghadirkan Direktur Pendidikan Dhiniyah dan Pondok Pesantren Kemenag, Waryono; Pengurus PBNU, Abdul Ghofur Maimoen; dan Pengurus PP Muhammadiyah, Hanif Nurcholis.
Sementara itu dalam pengantar orasinya, Wakil Ketua Umum Yayasan MPI Surakarta mengatakan dua ormas besar tersebut turut dihadirkan untuk menegaskan jika PPMI Assalaam yang berada di atas semua golongan. Assalaam menjunjung kedamaian dan senantiasa mensyiarkan bahwa Islam akan selalu memberi Rahmat bagi semua umat.
Ia juga mengatakan pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Pesantren juga mempunyai peran penting dalam Kemerdekaan Indonesia. Pesantren Assalaam juga senantiasa berikhtiar untuk menjaga Islam dan Indonesia. [fath]
