Jakarta, Gontornews – Luasnya wilayah dan belum maksimalnya konektivitas perhubungan baik darat, laut dan udara di Indonesia disebut menteri perhubungan, Budi Karya Sumadi, menjadi pekerjaan rumah Kementerian Perhubungan yang tidak mudah untuk diselesaikan.
Meski begitu, Budi menyebut kementrian perhubungan siap hadir dalam setiap project sektor transportasi agar bermanfaat bagi masyarakat.
“Apa yang dilakukan Kementerian Perhubungan saat ini untuk menyelesaikan masalah-masalah yang langsung dihadapi oleh masyarakat saat ini dan ke depan,” ucap Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat menjadi narasumber pada acara Forum Diskusi Publik Sektor Transportasi di Jakarta, Senin (10/10).
Selain Budi, hadir pula Gubernur NTB, Tuan Guru Haji Zainul Majdi, Wakil Ketua Komisi V DPR-RI Michael Watimena, perwakilan dari KADIN, Darmansyah, serta pengamat transportasi, Agus Pambagio, sebagai penanggap.
Kementerian perhubungan telah merilis sejumlah permasalahan yang terkait dengan dunia perhubungan di Indonesia seperti angkutan umum berbasis teknologi informasi (TI) hingga program tol laut Presiden Joko Widodo.
Menurut pria yang menggantikan Ignatius Jonan sebagai Menteri Perhubungan tersebut, salah satu masalah pertama yang terjadi adalah disparitas kondisi antara Indonesia Barat dengan Indonesia Timur. Budi menambahkan, apa yang terjadi di Indonesia Timur saat ini adalah sulitnya untuk mendapatkan kebutuhan, kalaupun ada harganya pun tinggi. Program tol laut yang selama ini sudah berjalan dinilai masih ada sejumlah evaluasi. Solusinya, Menhub Budi mempersiapkan re-route jalur tol laut.
“Seperti pelayaran menuju Papua dari Jakarta, tidak perlu dari Jakarta tapi cukup dari Makassar, okupansi kita syaratkan 60%, swasta juga akan dilibatkan,” kata Menhub Budi.
Selain itu Menhub Budi akan menunjuk operator yang akan bertanggungjawab untuk mengontrol harga di Indonesia Timur.
“Dengan sistem baru ini diharapkan (pengiriman barang) ke Indonesia Timur akan naik 3-4 kali lipat,” harap Menhub Budi.
Tentang angkutan umum berbasis TI menurut Menhub Budi itu sangat baik,
“Angkutan umum berbasis TI akan memberikan kemudahan bagi masyarakat, murah, mudah, dan aman, itu yang kita minta”, tegas Menhub Budi seraya berjanji untuk memberikan aturan/syarat yang tidak mempersulit pihak-pihak terkait.
Menhub Budi pada kesempatan itu kembali menegaskan mengenai pentingnya melibatkan pihak swasta, BUMN, maupun bersama-sama untuk menyelesaikan masalah transportasi.
“Untuk itu kementerian perhubungan akan menkonsolidasikan kurang lebih 6 bandara dan 22 pelabuhan untuk diolah oleh swasta maupun BUMN”, ucapnya.
Di sisi lain, Kementerian Perhubungan akan fokus pada pembangunan daerah terjauh, terpencil yang belum memperoleh pelayanan maksimal seperti Ilaga dan Mulia di Papua, Miangas serta Sibolga. [Mohamad Deny Irawan]
