Hubungan antara pemerintah China dan warga Muslim etnis Uighur yang berdiam di Provinsi Xinjiang beberapa waktu lalu terus memburuk. Dikutip Viva, McDougall, anggota Komite PBB tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial, menduga ada hampir dua juta orang Uighur dan minoritas Muslim lainnya dipaksa masuk ke kamp untuk indoktrinasi di wilayah otonomi Xinjiang barat.
Ia juga mengkritik kebijakan China yang memberi pengertian luas mengenai terorisme dan rujukan yang tidak jelas mengenai ekstremisme, dan definisi yang tidak jelas mengenai separatisme dalam aturan hukum di China itu. “Kami sangat prihatin terkait banyaknya laporan kredibel yang kami terima bahwa atas nama memerangi ekstremisme agama dan menjaga stabilitas sosial, telah mengubah wilayah otonomi Uighur menjadi sesuatu yang menyerupai kamp interniran besar, yang diselimuti kerahasiaan,” kata McDougall.
Kepada kantor berita Associated Press, mantan tahanan mengatakan bahwa kamp interniran tersebut diawasi oleh penjaga bersenjata. Di tempat itu pula komunitas Muslim Uighur dipaksa mengingkari keyakinan agama mereka, dan dipaksa mencintai partai Komunis yang berkuasa sepenuh hati. Namun sebaliknya ketika tahanan menolak mengikuti perintah, setiap hari tahanan di kamp tersebut dipaksa berdiri di dinding selama lima jam.
“Tekanan psikologis sangat besar, ketika harus mengkritik diri sendiri, mencela pemikiran, kelompok etnis sendiri,” kata mantan tahanan Omir Bekali yang merupakan seorang Muslim Kazakh itu kepada Associated Press dan detik.com. Associated Press juga mewawancarai tiga mantan interniran lain dan mantan instruktur di pusat-pusat lain yang mendukung cerita Bekali itu. Sebagian besar informan berbicara tanpa ingin disebutkan namanya untuk melindungi keluarga mereka yang ada di China.
Laporan tentang adanya penahanan warga Muslim etnis Uighur juga dilaporkan kantor berita ABC yang mewawancarai 20 warga Uighur yang berprofesi sebagai pekerja, pengusaha, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan aktivis di Australia. Dikatakan mereka, hampir semua mereka memiliki keluarga atau teman yang ditahan di China. Mereka juga banyak yang menolak berbicara terbuka, karena khawatir menyulitkan anggota keluarganya yang masih tinggal di China.
“Bicaralah pada Almas, dia telah kehilangan segalanya,” kata seorang pria Uighur kepada ABC di Melbourne. Adalah Almas (27 tahun) seorang pekerja konstruksi di Adelaide yang menjadi warga negara Australia pada 2014 dan meninggalkan China pada 2009 bercerita tentang kota di mana ia dibesarkan saat ia pulang seperti dalam pendudukan.
“Ada tank di jalan-jalan, dan tahanan polisi setiap 100 meter di mana petugas polisi memindai kartu identitas dan isi telepon mereka,” katanya seperti dikutip Republika. Istrinya, Buzainafu Abudourexiti dibawa polisi pada Maret 2017 yang ketika itu dia berusia 25 tahun dan hamil dua bulan. Abudourexiti awalnya dibawa polisi untuk “pendidikan ulang” tetapi kemudian dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara. Menurut Almas, kejahatan yang dituduhkan pada istrinya katanya soal ekstremisme agama, hanya karena dia pernah studi Islam di Timur Tengah.
Dikutip detik.com, panel juga menyampaikan keprihatinan mengenai adanya laporan ‘pengecekan berulang kali dengan sasaran warga Uighur’ termasuk mereka harus melewati pos pemeriksaan polisi berulang kali, dan pemindaian telepon mobile ketika melewati pos pemeriksaan. Sebelumnya, Duta Besar China untuk PBB di Jenewwa, Yu Jianhua mengatakan, pihaknya bekerja menuju kesetaraan dan solidaritas di antara semua kelompok etnis. Namun, hal tersebut bertolak belakang dengan apa yang dikatakan McDougall, bahwa anggota komunitas Uighur dan Muslim lainnya diperlakukan sebagai musuh negara, semata-mata atas dasar identitas agama mereka. Seperti dilansir Reuters dan Viva pihak AS menyerukan kepada China untuk mengakhiri kebijakan kontraproduktif mereka dan membebaskan orang-orang yang ditahan secara sewenang-wenang.
