Jakarta, Gontornews — Saat partai lain sibuk mengurusi kadernya yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK dan bungkam dengan isu kemanusiaan, PKS dengan lantang dan tegas bersuara. Mendesak pemerintah bersikap tegas atas tindakan represif China terhadap Muslim Uighur.
Dalam forum tertinggi anggota DPR dan MPR RI, dua anggota dewan dari partai ini mendesak agar pemerintah melakukan langkah nyata untuk membantu satu juta Muslim Uighur, Xinjiang, Cina yang ditindas.
“Berita terakhir sejak agustus dan hari-hari ini komite HAM PBB menyatakan telah terjadi penahanan di kamp konsentrasi terhadap satu juta Muslim Uighur di Xinjiang, Cina.” kata anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Al-Muzammil Yusuf dalam sidang paripurna.
Satu juta Muslim Uighur di Xinnjiang, lanjut Muzammil, mengalami nasib yang mengenaskan. Bukan hanya disiksa tetapi juga dilarang melakukan ibadah.
“Mereka ditahan tanpa proses hukum dan tanpa pembelaan hukum, harus mengubah nama Islamnya, tidak boleh mengenakan busana islamnya untuk Muslimah, harus meneriakkan yel-yel slogan pro komunisme, tindak kekerasan dan penyiksaan di dalam kamp konsentrasi, dan masyarakat yang melakukan ibadah dicurigai.” lanjutnya.
Dalam kapasitasnya kepada anggota DPR, Muzammil menyampaikan klarifikasi sejauh mana langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia terkait penindasan terhadap satu juta Muslim Uighur di Xinjiang ini.
“Kami meminta Kemenlu memberikan klarifikasi, apa langkah-langkah yang telah dilakukan Indonesia untuk meminta penjelasan kepada Pemerintah Cina atau Dubes Cina yang ada di Indonesia terkait yang terjadi di Uighur, Cina.” tegas Muzammil.
Langkah yang dilakukan Muzammil ini sesuai dengan amanah pendiri bangsa yang tertuang di dalam pembukaan UUD 1945.
“Bagian dari perintah konstitusi kepada kita semua, wabil khusus kepada Pemerintah dan Kemenlu, dalam pembukaan UUD 1945 (disebutkan) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadailan sosial.” pungkas Muzammil. [DJ]
