Jakarta, Gontornews – Massa tetap melakukan unjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, dekat gedung Mahkamah Konstitusi (MK), meski capres bernomor urut 02 Prabowo Subianto, melarang dilakukannya aksi jelang putusan sengketa Pilpres 2019 Kamis esok, 27 Juni 2019.
Menurut eks-penasihat KPK, Abdullah Hehamahua, yang menjadi orator, massa ingin memastikan Pilpres 2019 yang baru berlangsung benar-benar berjalan adil tanpa ada kecurangan.
“Terlepas dari itu (larangan Prabowo), saya tidak ada urusan dengan Pak Prabowo, Pak Sandi, Pak Jokowi, Pak Maruf Amin. Ini (aksi) soal rakyat, bangsa, eksistensi NKRI,” ujar Abdullah dari atas mobil komando, Rabu, 26 Juni 2019.
Abdullah menyampaikan, Prabowo melarang karena eks-Danjen Kopassus itu tidak ingin kerusuhan yang terjadi pada 21-22 Mei 2019 lalu, terulang. Meski demikian, Abdullah juga mengemukakan, bahwa kerusuhan itu tidak terjadi karena tindakan massa damai.
“Bapak ibu jemaah saat itu sudah pulang dengan tertib, kemudian ada gerombolan yang datang. Gerombolan itu, apakah ada ustaz yang ada tato di badannya? Tidak ada. Mereka yang rusuh adalah mereka yang bertato itu. Mereka juga minum miras, padahal saat itu Ramadan,” ujar Abdullah.
Abdullah mengungkapkan, Prabowo menyayangi rakyat sehingga melarang aksi digelar. Namun, aksi Rabu ini semata-mata untuk menuntut keadilan pilpres sehingga pasangan yang menjadi kepala negara adalah capres-cawapres yang memang kompeten.
“Karena apakah saudara bersedia menjadi buruh di negara sendiri? Tidak! Allahuakbar,” ujar Abdullah.[viva/dj]
