Jakarta, Gontornews — Menyentuh masyarakat prasejahtera Aksi Cepat Tanggap (ACT) menghadirkan berbagai program baik dalam bentuk disribusi beras, hingga makanan siap santap, baik dari Humanity Food Truck dan program Operasi Makan Gratis Bersama 1.000 Warung Tegal (Warteg).
“ ACT Menghadirkan banyak program untuk penanganan Covid-19, mulai dari penyemprotan disinfektan di tempat-tempat keramaian, sosialisasi kesehatan dari tim medis ACT, hingga distribusi pangan ke masyarakat prasejahtera,” ujar Bambang Triyono Direktur Program ACT dilansir dari laman actnews, Rabu (1/4).
Bambang menambahkan bahwa ratusan warteg di wilayah Jakarta, Bekasi, Tangerang hingga Depok telah berkolaborasi bersama ACT untuk Operasi Makan Gratis.
“Sudah 155 warung tegal yang aktif mendistribusikan makanan siap santap. Per hari, tiap warteg menyediakan setidaknya 100 porsi untuk didistribusikan ke masyarakat. Target penerima manfaat makanan siap santap ini ialah warga prasejahtera sampai pekerja informal. Karena mereka inilah yang terdampak covid-19 secara ekonomi,” jelas Bambang.
Dengan ratusan warteg yang telah bergabung di program Operasi Makan Gratis, tiap harinya ada ribuan porsi makanan siap santap yang terdistribusi. Nantinya, akan ada ratusan warteg lagi yang akan menyusul aktif. Hingga awal April, masih ada 115 warteg dalam proses aktivasi dan 230 warung yang datanya sedang diverifikasi oleh tim ACT. Untuk menjaring hingga seribu warteg, ACT bekerja sama dengan Komunitas Warteg Nusantara (Kowantara).
Hermanto, supir angkutan kota di Depok merupakan salah satu yang menikmati makanan siap santap dari program seribu warteg. Selasa (31/3) kemarin, ia menukarkan enam kupon yang sebelumnya telah pemilik warteg bagi. Kupon itu Hermanto tukarkan untuk mendapat enam porsi makanan.
“Buat keluarga di rumah. Sangat membantu ada makanan gratis, apalagi ada wabah gini, pendapatan saya berkurang banget,” ungkap bapak enam anak ini.
Selain paket pangan siap santap, ACT juga terus menyalurkan beras wakaf serta Air Minum Wakaf ke masyarakat. Langkah ini diambil karena perekonomian masyarakat masih terganggu sejak pandemi Covid-19 mewabah di Indonesia hingga hari ini.
