Vienna, Gontornews — Koalisi pemerintahan Austria menerbitkan aturan yang dianggap memicu semangat anti-Muslim dan kecenderugan Xenophobia.
Koalisi pemerintahan yang didukung oleh partai Österreichische Volkspartei (OVP) dan Green Party sepakat untuk memperpanjang masa pelarangan jilbab, memerangi politik Islam dan langkah-langkah pengamanan luar biasa terkhusus bagi imigran dan pengungsi.
Otoritas muslim di Austria, Islamische Glaubensgemeinschaft in Osterreich (IGGO), menyebut bahwa penerbitan aturan diskriminatif terhadap muslim itu menggambarkan bagaimana pemerintah Austria mengambil pendekatan permusuhan kepada kelompok Muslim.
Sementara itu, Kepala Asosiasi Hakim Austria, Sabine Matejka, mengatakan bahwa penjara keamanan yang diterapkan kepada imigran dan pengungsi disebut membahayakan masyarakat andai diterapkan tanpa perubahan konstitusi.
“Program ketat yang diterapkan oleh Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) terus berlanjut. Hasutan populis kelompok sayap kanan terhadap Muslim terus berlanjut,” ungkap anggota parlemen Austria, Martha Bissman, kepada Anadolu.
“Sementara politik Islam dianggap sebagai musuh terbesar republik. Larangan jilbab terus digunakan sebagai suplemen politik dan digunakan sebagai casus belli (suatu tindakan atau peristiwa untuk memancing atau digunakan untuk membenarkan perang),” tambah Bissman.
Selain Bissman, pakar politik dari Georgetown University Washington, mengutarakan bahwa pemerintah Austria saat ini memiliki program yang hampir sama denga pemerintahan yang sebelumnya terkait dengan persoalan imigran dan Muslim.
“Jika peraturan dalam program pemerintah diterapkan, kebijakan anti-Islam akan dibenarnya oleh partai seperti Green party dan akan jauh lebih buruk,” pungkasnya. [Mohamad Deny Irawan]
