Kuala Lumpur, Gontornews — Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin telah menunda sesi penting parlemen yang ditetapkan pada Senin (2/8) di tengah desakan untuk mundur dari jabatannya.
Ini terjadi sehari setelah ratusan orang Malaysia turun ke jalan untuk memprotes salah urusnya terhadap wabah COVID-19, yang telah memburuk sejak Januari.
Lebih dari 500 warga Malaysia berpakaian hitam berpartisipasi dalam protes “Keluar dan #LAWAN” di Kuala Lumpur pada hari Sabtu, menentang larangan pertemuan massal di bawah pembatasan COVID-19. Para ahli mengatakan bahwa Muhyiddin “berjuang untuk keberlangsungan politiknya.”
“Orang ini (Muhyiddin) pada dasarnya berjuang untuk kehidupan politiknya, dan kami akan mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang nasibnya dalam beberapa pekan mendatang, tetapi dia memiliki satu keuntungan – jabatan perdana menteri,” kata Prof James Chin, profesor Studi Asia Universitas Tasmania.
Dia mengatakan kepada Arab News bahwa sementara protes pada awalnya dimaksudkan untuk “mengungkapkan penghinaan terhadap pemerintah dan ketidakmampuannya dalam menangani pandemi,” berkembang menjadi tuntutan untuk mundur di parlemen.
Keputusan Muhyiddin untuk menunda parlemen, dengan alasan infeksi COVID-19 di antara staf, memungkinkan dia untuk menghindari mosi tidak percaya di tengah meningkatnya seruan untuk mengundurkan diri.
Sebuah pemberitahuan yang dikeluarkan kepada anggota parlemen pada hari Sabtu mengatakan bahwa sesi itu akan diadakan “di kemudian hari” setelah 11 staf dan lainnya dinyatakan positif pada hari Kamis.
Parlemen dibuka kembali Senin lalu setelah penangguhan selama berbulan-bulan selama keadaan darurat terkait COVID-19 yang berakhir pada hari Ahad.
Keadaan darurat memungkinkan Muhyiddin untuk memerintah dengan peraturan tanpa persetujuan legislatif hingga 1 Agustus, tetapi telah memicu kemarahan publik setelah lonjakan infeksi yang signifikan sejak Januari.
Pada hari Ahad, Malaysia melaporkan 17.150 kasus baru sementara jumlah total infeksi sejak pandemi naik menjadi 1,1 juta, dengan lebih dari 8.800 kematian. Hampir 20 persen populasi telah divaksinasi lengkap.
Ini ketiga kalinya pertemuan parlemen ditangguhkan karena virus corona.
Sebelumnya Parlemen ditutup selama beberapa bulan setelah Muhyiddin menjabat pada Maret 2020 dan sejak Januari tahun ini, setelah raja menyetujui rencana perdana menteri untuk memberlakukan keadaan darurat untuk mengekang wabah COVID-19.
Namun, krisis politik Malaysia semakin dalam pada hari Kamis setelah rajanya Sultan Abdullah Ahmad Shah menegur Menteri Hukum Takiyuddin Hassan atas pernyataan bahwa undang-undang darurat telah dicabut pada 21 Juli, menjelang berakhirnya 1 Agustus, sebelum dibahas di Parlemen.
Sultan Abdullah mengatakan bahwa dia belum memberikan persetujuannya tentang pembatalan undang-undang yang diberlakukan tanpa persetujuan legislatif selama keadaan darurat tujuh bulan di Malaysia tetapi mengatakan kepada pemerintah untuk membahasnya di Parlemen – yang dapat mengarah pada pemungutan suara yang dapat menguji mayoritas perdana menteri.
Istana, dalam sebuah pernyataan mengatakan langkah tergesa-gesa untuk membatalkan undang-undang dan pengumuman yang bertentangan itu “merusak fungsi dan kekuasaan Yang Mulia sebagai Kepala Negara yang memerintah.”
Namun tidak ada komentar langsung dari pemerintah pada hari Ahad.
Namun, pihak oposisi, yang telah mengajukan mosi tidak percaya terhadap PM Muhyiddin, mengatakan bahwa penundaan pertemuan Parlemen adalah “alasan” baginya untuk tetap berkuasa.
“Banyak pihak yang merasa bukan karena COVID-19. Krisis politik ini harus segera diselesaikan. Krisis konstitusional ini harus diatasi,” kata Ahmad Maslan, anggota parlemen di partai terbesar dalam aliansi Muhyiddin yang telah mendukung seruan agar perdana menteri mundur, dalam postingan Twitter.
Protes dua jam pada hari Sabtu, yang diselenggarakan oleh Sekretariat Solidaritas Rakyat (SSR), melihat orang Malaysia menduduki jalan utama di seberang Lapangan Merdeka yang bersejarah dan mengikuti demonstrasi serupa di luar gedung parlemen pada bulan April.
“Itu adalah serangan terhadap pemerintah atas kegagalan mereka dalam menangani pandemi, tetapi sekarang perdana menteri dianggap tidak setia kepada raja,” kata Chin.
Polisi mengatakan kepada media lokal pada hari Ahad bahwa pengunjuk rasa akan dipanggil untuk diinterogasi karena mereka telah melanggar larangan pertemuan.
Kepala Polisi Federal Acryl Sani Abdullah Sani mengatakan bahwa penyelidikan diluncurkan berdasarkan Undang-Undang 342, atau Undang-Undang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 1988.
“Kami telah mengidentifikasi 29 orang yang akan dipanggil untuk membantu penyelidikan, dan lebih banyak lagi akan diidentifikasi dari video dan foto yang telah diunggah,” kata Acryl.
Yang lain khawatir bahwa demonstrasi dapat memicu lonjakan infeksi.
“Meskipun para pengunjuk rasa telah menegakkan prosedur keselamatan, risiko tetap ada,” kata Dr Lim Chee Han, peneliti senior dari Jaringan Dunia Ketiga dan pakar kesehatan masyarakat, kepada Arab News.
Dia menambahkan bahwa bahkan jika 95 persen pengunjuk rasa mematuhi praktik yang aman, ada risiko 5 persen dari mereka yang mungkin menyebarkan virus.
“Tentu saja, setiap kali ada pertemuan orang dalam jumlah besar dapat meningkatkan risiko penularan penyakit, mengingat saat ini penularan lokal masih tinggi, sehingga tidak menutup kemungkinan ada penyebaran virus,” kata Lim. []
