Sydney, Gontornews — Dewan Perjalanan dan Pariwisata Dunia menentang kewajiban vaksinasi bagi para pelancong dalam memerangi pandemi. Direktur Eksekutif World Travel and Tourism Council, Glora Guevara, menyebut langkah tersebut merupakan diskriminasi dalam pekerjaan. Tak hanya itu, ia pesimis untuk melihat kekebalan komunal atau herd immunity bisa terlaksana pada tahun ini.
“Kita seharusnya tidak pernah meminta vaksinasi untuk mendapatkan pekerjaan ataupun bepergian,” kata Guevara dalam diskusi yang diadakan oleh Reuters Next.
Sebelumnya, sejumlah pakar kesehatan mengatakan bahwa program vaksinasi Covid-19 tidak akan menghasilkan kekebalan seseorang serta menghentikan penyebaran virus secara efektif. Meski demikian, sejumlah pemangku kebijakan mengusulkan kewajiban vaksinasi bagi para pelancong pengguna transportasi udara.
“Jika ada memerlukan vaksinasi sebelum bepergian, maka itu menempatkan kami pada diskriminasi,” ucap Guevara.
Pernyataan Guevara ini mendapatkan dukungan dari Bos Air Asia Malaysia, Tony Fernandes. Bagi Tony, protokol pengujian global tetap menajdi kunci untuk membuka kembali perjalanan udara.
Lebih dari 90 juta orang terinfeksi Covid-19 sementara 1,9 juta orang di dunia meninggal akibat virus yang muncul pada Desember 2019 tersebut.
Sebagai informasi, sejumlah negara sudah mulai melakukan vaksinasi seperti Amerika Serikat, Singapura dan sejumlah negara Eropa. Sementara Indonesia dan India akan memulai vaksinasinya pekan ini.
Sejumlah produsen vaksin Covid-19 dunia seperti Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Moderna, telah mendistribusikan vaksinnya ke sejumlah negara di dunia.
Direktur Jaringan Siaga dan Respon Wabah WHO, Dale Fisher, mengatakan penyuntikan vaksin tidak akan membuat kehidupan kembali normal dengan cepat. Ia pun meminta semua pihak untuk tetap waspada dan berhati-hati demi mencapai kekebalan komunal.
“Kami tidak akan kembali normal dengan cepat,” kata Fisher.
“Kami memerlukan kekebalan komunal dan sebagian besar negara membutuhkan hal tersebut. Jadi, kami tidak mungkin akan melihat (kekebalan komunal) pada 2021,” kata Fisher.
“Beberapa negara mungkin akan mencapainya namun itu tidak akan membuat situasi menjadi normal terutama dalam kontrol pembatasan” tutup Fisher. [Mohamad Deny Irawan]
