Jakarta, Gontornews — Wakil Ketua MPR RI Dr HM Hidayat Nur Wahid, MA mengecam keras terjadinya kembali serangan militer Israel terhadap Jalur Gaza dan pembiaran upaya ribuan ekstremis Zionis menyerbu Al-Aqsha. Hidayat yang akrab dipanggil HNW ini menegaskan bahwa seluruh tindakan sewenang-wenang dan teror yang kembali dilakukan Israel sejak Jumat (5/8) merupakan pelanggaran berkelanjutan yang nyata terhadap HAM dan hukum internasional.
“Dalam serangan udaranya yang terakhir, Israel sudah mengakibatkan tewasnya 6 anak, 32 warga sipil termasuk salah satu pimpinan kelompok perlawanan Palestina, dan 215 warga dewasa dan anak-anak Palestina yang terluka. Serial teror kejam dan tak berperikemanusiaan ini harusnya direspons dengan tegas dan keras oleh Indonesia dan dunia internasional, agar tidak terus berulang, agar terorisme bisa dihentikan, agar hukum internasional bisa ditegakkan, agar perdamaian di kawasan bisa diwujudkan,” demikian disampaikan HNW melalui keterangannya di Jakarta, Ahad (7/8).
Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini juga menegaskan bahwa serangan Israel ke Jalur Gaza kali ini semakin menampakkan wajah otoriter dan kolonialis Israel, karena sekalipun serangan Israel tak pernah berhenti, tapi kembali mengklaim bahwa serangannya sebagai operasi pre-emptive, dan oleh banyak pakar disinyalir berkaitan dengan agenda para elit politik di Israel karena dekatnya jadwal Pemilu di Israel.
“Lebih jahat lagi kalau serangan berulang Israel di Jalur Gaza yang tidak ada pembenarannya itu, dan telah menewaskan banyak warga, termasuk anak-anak dan perempuan, dan menghancurkan bangunan-bangunan sipil, disinyalir karena kepentingan elit politik Israel menjelang Pemilu yang dijadwalkan bulan November 2022. Tindakan represif seperti itu selain merusak demokrasi dan menjauhkan solusi damai di Palestina, juga semakin membuka topeng jahat Israel yang selama ini mengklaim sebagai satu-satunya negara demokrasi beradab di Timur Tengah,” tegas HNW.
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Dapil Jakarta II (Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Luar Negeri) ini juga mengingatkan bahwa beriringan dengan serangan Israel ke Gaza, tindakan sewenang-wenang kelompok ekstremis Zionis yang hendak menyerbu Masjid Al-Aqsha pada hari ini, yang mereka klaim sebagai hari raya Tisha B’Av, yang oleh aparat penguasa Israel sengaja dibiarkan, justru akan makin memperburuk situasi keamanan di kawasan, dan makin menjauhkan upaya perdamaian di sana yang salah satu kuncinya adalah dengan diakuinya Palestina sebagai negara merdeka dengan ibukotanya Al Quds, Yerusalem Timur tempat Masjid Al-Aqsha berada.
“Apalagi menjelang hari Asyura tanggal 10 Muharram 1444 Hijriah di mana umat Islam di seluruh dunia juga mengisinya dengan puasa dan ibadah, ini tidak hanya menjadi provokasi bagi umat Islam di Palestina, melainkan juga melukai perasaan seluruh umat Islam, dan bahkan mencederai umat Kristiani di Palestina, yang sangat menghormati dan ikut membela Masjid Al-Aqsha, yang diyakini umat Islam sebagai Masjid Al-Haram yang ketiga,” ungkap HNW.
Oleh karena itu, ia mendesak Pemerintah Indonesia yang akan memperingati HUT Kemerdekaan RI, dan mengingatkan Presiden Jokowi yang pernah menyampaikan secara terbuka bahwa Indonesia berhutang kepada Palestina, karena satu-satunya negara yang diundang ke Konferensi Asia Afrika di Bandung, hanya tinggal Palestina yang belum merdeka, agar Pemerintah Indonesia makin tegas dan serius melaksanakan komitmen dan peran positifnya, dengan mengupayakan tindakan-tindakan yang lebih konkret bersama berbagai lembaga internasional, apalagi Pelapor Khusus PBB untuk Wilayah Pendudukan Palestina Francesca Albanese secara terbuka juga mengutuk serangan Israel kali ini, demikian juga Sekretaris Jendral Liga Muslim se-Dunia Dr Muhammad bin Abdul Karim al-Issa juga mengutuk keras perilaku Israel yang membahayakan masyarakat sipil dan Masjid Al-Aqsha.
“Dengan korban dari kalangan sipil dan anak-anak Palestina di Jalur Gaza yang semakin banyak, ditambah ancaman Zionis terhadap Masjid Al-Aqsha yang makin eskalatif, sekalipun beberapa negara Arab sudah melakukan ‘normalisasi’ dengan membuka hubungan diplomatik dengan Israel, sudah seharusnya Pemerintah Indonesia sesuai ketentuan pembukaan UUD NRI 1945, agar kembali mengambil inisiatif, mengutuk keras, dan menggalang komitmen OKI dan Dewan Keamanan PBB agar segera mengadakan sidang istimewa untuk menghentikan kejahatan teror dan kolonialisme Israel, untuk menegakkan hukum internasional secara benar, juga untuk menyelamatkan Masjid Al-Aqsha, sebagai salah satu kunci untuk menghadirkan kemerdekaan Palestina, dan perdamaian di kawasan. Apalagi Pemerintah Afrika Selatan juga telah mendesak agar Sidang Umum PBB menetapkan Israel sebagai negara apartheid, maka kiranya Pemerintah Indonesia dapat mengambil langkah serupa dalam rangka meningkatkan langkah konkret solidaritas menghentikan kolonialisme dan teror-teror Israel, untuk bisa diwujudkannya perdamaian dan kemerdekaan Palestina dengan ibukota Yerusalem Timur, lokasi Masjid Al-Aqsha berada,” tutup HNW. []
