Jakarta, Gontornews – Ketua Umum Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) H Usamah Hisyam bersama para pengurus audiensi ke Istana Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin akhir bulan lalu, Jumat (31/01).
Usamah dalam paparannya menuntut keadilan kepada pemerintah untuk rakyat kecil melalui program Desa Madani yang selama ini dikelola oleh Parmusi yang ada di berbagai daerah di Indonesia.
Keadilan yang dimaksud Usamah adalah hendaknya pemerintah membantu dana lunak untuk penguatan Desa Madani yang ada di berbagai daerah. Dengan dana tersebut, mereka mampu menggarap lahan kosong untuk menopang perekonomiannya.
“Ini yang harus diperjuangkan oleh Wapres (Pemerintah) untuk bisa berlaku adil terhadap rakyat kecil. Kita tahu sebagian besar masyarakat hidup miskin, sementara dana-dana bank konvensional mengucur ke konglomerat,” tegas Usamah seperti dilansir MuslimObsession.
Selama ini, Usamah sudah keliling daerah di seluruh Indonesia untuk menggerakan Desa Madani Parmusi. Ia menyaksikan sendiri kondisi masyarakat yang masih banyak hidup dalam garis kemiskinan. Sayangnya, pemerintah masih terlihat abai dengan persoalan kemiskinan ini.
“Rakyat kecil di bawah ini bukan lagi memikirkan untuk bisa makan minggu depan, tapi untuk bisa makan hari esok aja mereka masih bingung bagaimana dapatnya, belum lagi ditambah untuk biaya sekolah dan kuliah anak-anaknya mereka masih kebingungan,” jelasnya.
Atas dasar itu, Parmusi dalam dua tahun terakhir mencanangkan program Desa Madani di seluruh Indonesia dalam rangka pemberdayaan masyarakat kecil di pedesaan dengan fokus empat pilar utama, yakni penguatan iman dan takwa, pengembangan ekonomi, kepedulian sosial dan pendidikan.
Usamah menyebut program Desa Madani masih terkendala dengan permodalan. Selama ini, pilot project program Desa Madani di seluruh daerah masih bersumber dari swadaya pengurus Parmusi.
Di sisi lain, masyarakat kecil yang masuk sasaran Desa Madani masih banyak yang belum mendapatkan akses permodalan bank konvensional. Bank konvensional masih mengutamakan kepentingan para konglomerat.
“Oleh sebab itu kami minta kepada pemerintah melalui bapak wapres agar mengalokasikan dana lunak untuk Desa Madani Parmusi melalui bank syariah, yaitu BNI Syariah dan BRI Syariah, karena kami telah memiliki MOU kedua bank syariah itu dengan sistem bisnis to bisnis untuk membangunan ekonomi warga Desa Madani,” jelasnya.
Usamah menegaskan, dana yang dikuncurkan itu nanti akan mendapat pengawasan langsung dari pihak bank sendiri atau pemerintah. Ia kembali menegaskan, dana permodalan itu bukan untuk pengurus Parmusi, tapi untuk rakyat kecil yang ada dalam Desa Madani.
“Insya Allah para pengurus Parmusi ini secara ekonomi sudah selesai dengan dirinya masing-masing. Jadi modal itu bukan untuk pengurus Parmusi, tapi untuk diberikan langsung kepada masyarakat kecil di bawah,” jelasnya.
Hadir dalam pertemuan itu, Ir Abdurahman Syagaff (Sekjen), Drs Irgan SH Mahfudz (Ketua), Dr Reni Marlinawati (Ketua), Drs Dewi Achyani MSi (Wakil Bendahara), Ir Nurhayati Payapo (Ketua Umum Muslimah PP Parmusi) dan Dr KH Bukhori Abdul Somad (Wakil Ketua Lembaga Dakwah Parmusi). [Fathur]
