Bogor, Gontornews – Guru besar ilmu agama Islam Institut Pertanian Bogor, KH Didin Hafidhuddin, mengkritisi rencana pemerintah yang menginginkan sertifikasi khatib dan ulama. Menurutnya, langkah tersebut sangat kontrapoduktif dan hanya menambah kecurigaan masyarakat.
“Pemerintah tidak perlu capek-capek membuat sertifikasi kepada para khatib Jumat, langkah ini hanya membuat kecurigaan dan menurut saya itu kontraproduktif,” kata mantan ketua BAZNAS itu di Bogor, Senin (6/1).
Lebih lanjut, Kiai Didin mengatakan, pemerintah tidak semestinya memberlakukan sertifikasi bagi ulama dan khatib karena Indonesia sudah memiliki Majelis Ulama Indonesia. Ketimbang melegalkan sertifikasi ulama, ada baiknya, pemerintah memfasilitasi MUI dalam rangka peningkatan kualitas ulama.
“Untuk apa gunanya, kita kan sudah punya lembaga yang mewadahi para alim ulama yaitu MUI, lebih baik kerjasama dengan MUI kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang meningkatkan kualitas ulama, misalnya penataran-penataran yang dibiayai pemerintah,” ujarnya.
Kiai Didin juga mengingatkan pemerintah agar tidak mencurigai khatib, dai dan ulama dalam setiap ceramah-ceramahnya. Bangsa ini bisa bertahan karena peran para ulama, khatib, guru agama dan para santri. Mereka ikhlas dalam membangun dan menyelamatkan NKRI.
Oleh karena itu, Kiai Didin berharap program sertifikasi dan pendataan ulama dihentikan. Menurutnya, masih banyak problem yang seharusnya diselesaikan seperti kemiskinan, korupsi, dan penegakan hukum.
“Saya ingatkan kepada semua, ulama itu punya umat, mereka tidak sendiri. Jadi jangan dilukai perasaan ulama dan umat ini,” pungkasnya. [Mohamad Deny Irawan/Rus]
