Kuala Lumpur, Gontornews — Pemerintah Malaysia memutuskan untuk tidak membuka kantor kedutaan di Afghanistan. Klarifikasi ini muncul setelah foto pertemuan antara pejabat Kementerian Luar Negeri Afghanistan, Amir Khan Muttaqi dan Ahmad Azam Ab Rahman, bersama Menteri Luar Negeri Malaysia, Saifuddin Abdullah, pada Ahad 20 Februari 2022 silam.
Foto-foto tersebut diposting oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Afghanistan, Abdul Qahar Balkhi dalam akun Twitter-nya. Saat itu, Ahmad Azam mengatakan (kedua negara) membahas (bagaimana) “meningkatkan bantuan kemanusiaan, transparansi, keuangan Islam dan meningkatkan hubungan” dengan Muttaqi.
“Dato Haji Ahmad Azam Ab Rahman mengatakan sebuah penerbangan yang membawa asisten rakyat Malaysia (sic) akan tiba di Kabul pada 23 Februari 2022. Mereka akan membuka kantor di Kabul untuk kohesi bantuan dan kerjasama ekonomi,” ujar Balkhi dalam akun Twitter-nya.
Menanggapi pernyataan media, juru bicara Kementerian Luar Negeri Malaysia mengonfirmasi bahwa Ahmad Azam berada di Kabul seraya mengklarifikasi bahwa kantor tersebut bukan kantor pemerintah.
“Kantor baru yang disebutkan dalam tweet itu sebenarnya mengacu pada pembukaan kantor baru oleh Global Peace Mission (GPM), bukan kantor pemerintah Malaysia,” kata Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Senin (21/2/2022).
Sebagai informasi, Ahmad Azam adalah ketua GPM. GPM sendiri merupakan yayasan perwakilan yang didirikan sebagai gerakan yang memprotes deklarasi perang oleh Amerika Serikat dan sekutunya terhadap Afghanistan setelah 11 September 2001.
Disebutkan bahwa setelah Afghanistan diserbu pada awal Oktober 2001, yayasan tersebut telah mengerahkan bantuan kemanusiaan dan medis untuk membantu para korban perang.
Karena itu, Kementerian Luar Negeri mengonfirmasi pada Senin bahwa penerbangan bantuan kemanusiaan tersebut akan berangkat dari Bandara Subang pada Selasa (22/2/2022).
Pada Januari tahun ini, pemerintah Malaysia mengatakan sedang menunggu untuk mengimbal sikap apakah akan mengakui pemerintah Taliban atau mengambil sikap hati-hati.
“Untuk saat ini, tidak ada indikasi untuk mengakui pemerintah Taliban dan kami tidak ingin mengambil keputusan tergesa-gesa,” tutup Saifuddin Abdullah [Mohamad Deny Irawan]
