Bogor,Gontornews– Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Tazkia resmi meluncurkan Pusat Studi Halal (PSH), Senin (17/6/2019). Peresmian ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) tentang jaminan produk halal dan pengembangan kelembagaan.
Penandatangan MoU dilakukan oleh Kepala BPJPH, Prof. Ir. Sukoso, M.Sc., Ph.D dan Ketua STEI Tazkia, Dr. Muniarti Mukhlisin, M.Acc. Turut hadir menyaksikan, Dewan Pembina Yayasan Tazkia Cendekia, Dr. Muhammad Syafii Antonio, M.Ec dan Direktur Pusat Studi Halal STEI Tazkia, Dr. Indra, M.Si.
Pada kesempatan ini, STEI Tazkia juga mengadakan acara Monday Forum STEI Tazkia bertema “Urgensi Sertifikasi Halal dalam Mendukung Industri Halal di Indonesia”.
Dalam sambutannya, Muniarti Mukhlisin mengatakan salah satu fokus dari PSH ini adalah pengembangan keilmuan seputar industri halal dan kompetensi pelaku industri halal. Selain itu, PSH diharapkan menjadi kontribusi nyata dari STEI Tazkia dalam mendukung implementasi sistem jaminan halal di Tanah Air.
Sementara, Sukoso menyambut baik adanya kerjasama ini. Ia menyebut kerjasama ini sebagai sebuah refleksi untuk proses sertifikasi halal sekaligus mempersiapkan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) guna memenuhi standard halal.
“Harapannya Pusat Studi Halal ini nantinya ikut berperan dalam pembinaan, bimbingan, dan pendampingan dalam sertifikasi halal. Jadi ke depannya, STEI Tazkia ini punya hak untuk memberikan penjelasan kepada pelaku UMKM tentang halal. Kenapa harus halal, standard halal itu apa, dan sebagainya,” ujarnya.
Sukoso menambahkan, setelah MoU ini, STEI Tazkia berhak mengajukan calon auditor halal untuk ditraining atas biaya dari Negara. BPJPH, kata dia, sudah memberikan training kepada hampir 120 orang dalam empat batch yang dilaksanakan guna menyiapkan calon auditor halal.
“Persyaratan di UU ini ada tiga komponen institusi yakni BPJPH, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). LPH ini, isinya auditor halal. Auditor harus dilakukan pembekalan oleh BPJPH. Kemudian akan diuji kompetensi dan diputuskan bersama MUI apakah layak menjadi auditor halal,” jelasnya.
Di sisi lain, yang masih menjadi prinsip, ketika melakukan proses produksi halal, harus ada namanya Penyelia Halal. Perusahaan besar wajib memiliki Penyelia Halal. “Lalu bagaimana dengan UMKM? Itu jawabannya diekspresikan dengan harus adanya Halal Center di Perguruan Tinggi atau Yayasan Islam yang menjadi pendamping untuk proses produksi halal (PPH),” ungkapnya. [Al Hafidh]
