Beijing, Gontornews — Ditengah desakan dunia internasional terkait penahanan yang dilakukan militer Tiongkok terhadap etnis minoritas Muslim Uighur di Xinjiang, pemerintah melalui Kepala Keamanan Tiongkok menyerukan agar program reformasi pendidikan berbasis kebudayaan Tiongkok terus dijalankan.
Pemerintah Tiongkok berharap dapat menanggulangi potensi munculnya masalah terorisme, ekstrimisme yang terjadi di Xinjiang.
“Kita perlu mengadopsi sistem pendidikan konseling, pendidikan psikologi, pelatihan kejuruan, dan membuat reformasi melalui pekerjaan serta pendidikan bagi para tahanan agar membuat mereka menjadi pribadi yang baru,” ungkap Sekretari Komisi Politik dan Hukum Partai Komunis Tiongkok, Guo Shengkun, sebagaimana dilansir Reuters dari People Daily.
Sebelumnya, program penahanan yang diselenggarakan oleh Tiongkok terhada 1 juta Muslim Uighur di Xinjiang menuai sejumlah kecaman dunia internasional.
Tidak hanya itu, Panel Hak Asasi Manusia PBB pun menyerukan agar Tiongkok meninjau kembali program ‘pendidikan ulang’ tersebut karena disinyalir melanggar HAM.
Sebaliknya Tiongkok enggan menanggapi pernyataan PBB dan bersikeras bahwa program tersebut adalah langkah penting yang akan diambil Tiongkok demi menaggulangi problem terorisme dan ekstrimisme di wilayahnya.
Lebih lanjut, Guo pun meminta kepada seluruh pejabat agar terus menjalin hubungan baik dengan keluarga minoritas Muslim di Xinjiang sembari memberikan informasi tentang budaya Tiongkok, Partai Komunis Tiongkok, hingga pemahaman Tiongkok merupakan tanah air yang hebat.
Meski demikian, aktivis HAM setempat menduga jika ‘kunjungan’ sejumlah pejabat di wilayah Xinjiang dilakukan dalam bentuk pemeriksaan rumah serta memeriksa hal-hal terlarang di rumah seperti pakaian, praktik keagamaan dan buku-buku keagamaan tertentu yang dimiliki warga. [Mohamad Deny Irawan]
