Manama, Gontornews – Para pemimpin Palestina belum membicarakan tentang konferensi yang dipimpin AS di Bahrain bulan depan. Konferensi ini dirancang untuk mendorong investasi internasional di Tepi Barat dan Jalur Gaza yang diduduki, kata Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh.
AS mengumumkan konferensi itu pada hari Ahad (19/5), dan menggambarkannya sebagai pembukaan bagian pertama dari rencana perdamaian Israel-Palestina yang telah lama ditunggu-tunggu oleh Presiden AS.
Dalam sebuah pernyataan bersama dengan Bahrain, Gedung Putih mengatakan pertemuan di ibukota Bahrain, Manama, itu akan memberi kesempatan kepada pemerintah, sipil dan pengusaha untuk menggalang dukungan bagi inisiatif ekonomi yang bisa dimungkinkan dengan perjanjian damai.
Tetapi para pejabat Palestina mengatakan pertemuan 25-26 Juni itu tidak akan membahas masalah-masalah inti konflik: masalah perbatasan, status Yerusalem, atau nasib para pengungsi Palestina.
“Kabinet tidak membahas tentang rencana itu. Tidak tentang isi konferesi, maupun hasil atau waktunya,” kata Shtayyeh, Senin (20/5).
“Setiap solusi untuk konflik di Palestina harus bersifat politis … dan didasarkan pada mengakhiri pendudukan,” tambahnya.
Sementara itu Menteri Pembangunan Sosial Ahmed Majdalani mengatakan, para pejabat Palestina tidak akan menghadiri pertemuan Juni itu.
“Tidak akan ada partisipasi Palestina dalam lokakarya Manama,” tandas Majdalani, yang juga anggota komite eksekutif Organisasi Pembebasan Palestinaa (PLO), kepada kantor berita Reuters.
“Setiap orang Palestina yang akan ambil bagian akan menjadi kolaborator bagi Amerika dan Israel.”
Tidak ada perincian tentang siapa yang akan hadir, atau apakah Otoritas Palestina (PA) yang didukung secara internasional di Tepi Barat diundang.
Kementerian Keuangan Israel mengatakan belum diundang, kantor berita The Associated Press melaporkan.
Palestina, yang memutuskan hubungan dengan Amerika Serikat lebih dari setahun yang lalu, telah berulang kali menyatakan kekhawatiran bahwa Gedung Putih akan mencoba untuk ‘membelinya’ dengan sejumlah besar investasi sebagai imbalan untuk membekukan tuntutan mereka atas negara merdeka.
Mereka juga menyatakan keprihatinan bahwa Washington berusaha untuk mengumpulkan dukungan dari negara-negara Arab lainnya demi menekan mereka agar menerima rencana yang mereka nilai tidak dapat diterima. [RM]
