New York, Gontornews — Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak negara-negara untuk menarik semua milisi asing dan tentara bayaran dari Libya. Ia mengatakan mereka terus beroperasi di seluruh Libya dengan melanggar perjanjian gencatan senjata Oktober lalu.
Arabnews.com melansir, Sekjen PBB juga mendesak negara-negara yang memasok senjata dan peralatan militer kepada para pejuang asing untuk berhenti melanggar embargo senjata PBB. Ia mengatakan pergerakan pesawat yang memberikan dukungan logistik “juga terus berlanjut” di pangkalan udara Libya tengah di kota strategis Sirte dan sekitar daerah Jufra.
Dalam laporan yang diedarkan ke Dewan Keamanan PBB, Guterres menyerukan penerapan “rencana komprehensif untuk penarikan segera dan tanpa syarat semua tentara bayaran dan pasukan asing dari Libya, dengan jadwal yang jelas.”
Dia juga mendesak partai-partai Libya “untuk mengerahkan segala upaya untuk memastikan” bahwa pemilihan parlemen dan presiden diadakan pada 24 Desember sesuai dengan peta jalan politik yang mengakhiri permusuhan tahun lalu.
Libya telah dilanda kekacauan sejak pemberontakan yang didukung NATO menggulingkan Presiden Muammar Qaddafi pada 2011 dan membagi negara itu antara pemerintah yang didukung PBB di ibukota, Tripoli, dan otoritas saingan yang setia kepada komandan Khalifa Haftar di timur. Masing-masing telah didukung oleh kelompok bersenjata yang berbeda dan pemerintah asing.
Sekjen PBB mendesak partai-partai dan lembaga-lembaga untuk mengklarifikasi dasar konstitusional untuk pemilihan dan untuk mengadopsi undang-undang pemilihan yang diperlukan.
Haftar melancarkan serangan militer pada 2019 untuk merebut ibukota. Namun serangan di Tripoli akhirnya gagal pada Juni 2020 setelah Turki mengirim pasukan untuk mendukung pemerintah.
Pembicaraan damai berikutnya yang disponsori PBB menghasilkan gencatan senjata Oktober lalu dan membentuk pemerintahan sementara yang diharapkan memimpin negara itu ke dalam pemilihan Desember, tetapi parlemen Libya sejauh ini gagal menyepakati kerangka hukum untuk mengadakan pemilihan.
Guterres mengutip perbedaan awal mengenai apakah pemilihan presiden harus dilakukan dengan pemungutan suara langsung atau tidak langsung oleh parlemen terpilih, apakah referendum mengenai rancangan konstitusi permanen harus diadakan terlebih dahulu, dan kriteria kelayakan untuk kandidat termasuk personel militer dan warga negara ganda.
Sekjen PBB mendesak partai-partai dan lembaga-lembaga untuk mengklarifikasi dasar konstitusional untuk pemilihan dan untuk mengadopsi undang-undang pemilihan yang diperlukan.
“Proses politik sekarang mencapai tahap kritis dan keuntungan yang dicapai pada awal 2021 berada di bawah ancaman,” Guterres memperingatkan.
“Sangat penting bahwa proses politik memenuhi aspirasi rakyat Libya untuk pemerintahan perwakilan yang diwujudkan melalui pemilihan yang demokratis.”
Pada bulan Juli, utusan khusus PBB untuk Libya, Jan Kubis, menuduh “pembocor” mencoba menghalangi penyelenggaraan pemilihan penting bulan Desember untuk menyatukan negara yang terpecah.
Dia mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa banyak pemain kunci di Libya menegaskan kembali komitmen mereka untuk pemilihan, tetapi “Saya khawatir banyak dari mereka tidak siap untuk menjalankan pembicaraan.”
Guterres mengutip peringatan Kubis bahwa kehadiran ribuan tentara bayaran dan banyak pejuang asing yang terus berlanjut tetap menjadi ancaman signifikan, tidak hanya bagi keamanan Libya tetapi juga bagi wilayah tersebut. []
