Jakarta, Gontornews — Dua organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia, Nahdhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, sepakat untuk mendorong kepemimpinan moral jelang pemilu 2024 mendatang. Selain mendorong kepemimpinan moral, Ketua PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, juga menyepakati tiga hal dengan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf yaitu penguatan ekonomi yang berkeadilan serta politik.
“Kontestasi (pemilu 2024-red) itu tidak sekedar politik kekuasaan semata. Tapi, visi kebangsaan apa yang mau dibawa yang diwujudkan berangkat dari pondasi yang diletakkan oleh para pendiri bangsa,” kata Haedar saat bersilaturahim ke kantor PBNU di Jalan Kramat Raya 164 Jakarta, Kamis, 25 Mei 2023.
Haedar menambahkan bahwa kepemimpinan moral yang kedua ormas Islam sepakat berharap dapat mengarahkan para kontestan untuk memahami baik-buruk dan benar-salah dalam berpolitik. Dengan itu, kedua tokoh nasional itu berharap pemilu 2024 dan hasilnya tidak bersifat transaksional.
“Itu juga harus menjadi concern dalam kontestasi politik ke depan. Agar tidak sekedar bagi-bagi kekuasaan, tapi yang paling penting dengan rakyatnya yang 250 juta itu mau diapakan agar lebih sejahtera,” ucap Haedar sebagaimana dilansir laman muhammadiyah.or.id.
Sementara itu, Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf, mengatakan bahwa politik identitas yang muncul di masyarakat sangat berbahaya. Ia menganggap politik identitas merupakan praktik politik yang menyandarkan penggalangan dukungan berdasarkan identitas-identitas primordial semata.
“Mengutamakan identitas primordial tanpa ada kompetisi yang lebih rasional menyangkut hal-hal yang lebih visioner, tawaran-tawaran agenda yang bisa dipersandingkan antara satu kompetitor dengan lainnya,” kata Gus Yahya, sapaan akrabnya sebagaimana dilansir NU Online.
“Maka saya sering katakan, kita tidak mau ada politik berdasarkan identitas Islam, bahkan tidak mau ada politik berdasarkan identitas NU. Kami tidak mau nanti ada kompetitor mengatakan ‘pilih orang NU’. Kalau mau bertarung harus dengan tawaran-tawaran yang rasional,” sambungnya.
Terakhir, Haedar menambahkan bahwa Muhamadiyah dan NU telah selesai soal penolakan terhadap politik identitas. Ia pun mengajak seluruh kontestan politik untuk menjalankan politik yang rasional.
“Mari kita berkontestasi mengedepankan politik yang objektif, rasional dan yang ada di dalam koridor demokrasi yang modern,” tutup Haedar. [Mohamad Deny Irawan]
