Male, Gontornews — Krisis politik di Maladewa memasuki baru setelah tiga hakim pengadilan tinggi negara itu membatalkan sebuah keputusan penting untuk membebaskan sembilan politisi oposisi.
Perintah baru pada hari Selasa (6/2) itu muncul beberapa jam setelah Presiden Abdulla Yameen mengumumkan keadaan darurat dan mengirim pasukan keamanan untuk menyerang gedung Mahkamah Agung dan menahan dua hakim di mahkamah yang beranggotakan lima hakim itu.
Hakim Agung Abdulla Saeed dan Hakim Ali Hameed dibawa ke tahanan polisi pagi-pagi.
Yameen kemudian menuduh pasangan itu merencanakan untuk menggulingkannya.
Keputusan baru, yang dipublikasikan secara online itu, ditandatangani oleh tiga hakim yang tersisa.
Mereka mengatakan, setelah mempertimbangkan masalah yang diajukan oleh presiden, mereka memutuskan untuk “membatalkan” sebuah bagian yang memerintahkan pembebasan dan masa percobaan tahanan sembilan orang itu, tujuh di antaranya dipenjara di Maladewa.
Perubahan kebijakan tiba-tiba itu mengakhiri sebuah tindakan keras di mana polisi juga menahan saudara tiri Yameen, mantan Presiden Maumoon Abdul Gayoom yang telah memihak oposisi, dengan tuduhan menyuap dan mencoba menggulingkan pemerintah.
Maladewa, sebuah negeri kepulauan di Samudera Hindia, terjerumus dalam kekacauan politik pada tanggal 1 Februari ketika Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan mengejutkan yang membatalkan hukuman pidana terhadap sembilan orang lawan politik Yameen, termasuk mantan presiden yang diasingkan Mohamed Nasheed, dan memerintahkan mereka yang dipenjara dibebaskan.
Eva Abdulla, anggota parlemen oposisi, menyebut keputusan hari Selasa itu sebagai “lelucon”.
“Pengadilan Tinggi berada di bawah pengawasan militer, Hakim Agung dan Hakim Ali Hameed dipenjara Yameen yang telah memaksa dan mengintimidasi hakim yang tersisa sampai dia mendapatkan keputusan yang dia inginkan,” katanya kepada Aljazeera.
Sebelumnya pada hari itu, Yameen mengatakan dalam sebuah pidato di televisi bahwa dia “tidak mempunyai pilihan” kecuali untuk menyatakan keadaan darurat agar hakim dapat bertanggung jawab dan untuk “mengetahui seberapa kuatnya rencana kudeta ini”.
Dia kemudian menuduh dua hakim yang ditahan korupsi.
Sementara itu, Nasheed, mantan presiden, mendesak India untuk campur tangan di Maladewa.
“Kami ingin pemerintah India mengirim seorang utusan, yang didukung oleh militernya, untuk membebaskan hakim dan tahanan politik,” katanya dalam sebuah seruan.
Dia juga meminta Amerika Serikat untuk menerapkan sanksi ekonomi untuk menekan Yameen dan kroni-kroninya. [Rusdiono Mukri]
