Jakarta, Gontornews— Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama menggelar Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis Layanan Sertifikasi Halal (LSH) dari tanggal 8-10 Oktober, persiapan untuk penyelenggaraan jaminan produk halal oleh Pemerintah pada 17 Oktober mendatang.
Acara ini dibuka oleh Menag Lukman Hakim Saifuddin. Hadir, pejabat eselon I dan II Kemenag Pusat, seluruh Kakanwil Kemenag se Indonesia, Kabid Urais dan Binsyar, serta Kasi Halal dari setiap Provinsi.
Hadir sebagai narasumber, Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko PMK Agus Sartono, Sekjen Kemenag M Nur Kholis Setiawan, dan Staff Ahli Menag Bidang Hukum Janedjri M Gaffar.
“Saya harap semua peserta Rakor dan Bimtek, jangan ada yang absen dalam setiap sesi, karena ini acara amat penting,” kata Menag Lukman Hakim Saifuddin, di Jakarta, Selasa (08/10).
Disampaikan Menag, halal yang saat ini menjadi trend dunia harus direspon secara positif. Semua ASN Kemenag harus mempersiapkan dengan baik. Sebab, 17 Oktober nanti adalaglh kali pertama proses Jaminan Produk Halal (JPH) diselenggarakan oleh Negara.
“Setiap kita harus mengetahui bisnis proses tentang layanan sertifikasi halal ini,” tegas Menag.
Mengapa negara perlu membuat regulasi jaminan produk halal (JPH)? Apakah yang membutuhkan JPH hanya umat Islam saja?
Menag menjelaskan, konstitusi menjamin kemerdekaan tiap warganya menjalankan ajaran agama yang dipercayai. Bagi umat Islam, ada kebutuhan mendapat jaminan kepastian hukum terhadap barang/jasa yang memiliki kejelasan kehalalnnya. Maka, negara melalui UU ini mencoba memfasilitasi untuk memenuhi ekspektasi masyarakat, dan bukan untuk diskriminasi.
“Dalam Peraturan Pemerintah tidak serentak kewajiban JPH ini diberlakukan. Namun ada beberapa tahapan, misal tahap pertama, pada 5 tahun pertama untuk makanan dan minuman. Pada tanggal 17 Oktober nanti dimulai proses sertifikasi. Bukan dimaknai sebagai keharusan untuk seluruhnya,” papar Menag.
Menag Lukman mengingatkan semua peserta Rakor dan Bimtek ini, agar mengantisipasi Sistem layanan SI-Halal sebelum siap untuk digunakan pada tanggal 17 Oktober ini. Menurutnya, sebagai antisipasi, dibutuhkan back up layanan manual.
Tidak cukup BPJPH, kata Menag Lukman, Kakanwil Kemenag se Indonesia harus dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait layanan sertifikasi halal ini. Bahkan tidak hanya Kakanwil, Kakankemenag Kabupaten kota harus bisa menjelaskannya juga.
“Agar lebih dekat dengan masyarakat, kita semua harus bisa menjelaskan dan berfungsi sebagai pusat layanan sertifikasi halal,” kata Menag.
Mulai 17 Oktober, pelaku usaha makanan dan minuman akan mulai memproses sertifikasi halal produknya. Pemerintah harus dapat berikan layanan terbaik. BPJPH harus memiliki SDM yang profesional.
“Semua alur layanan sertifikasi halal harus dimengerti, mulai dari memeriksa dokumen hingga keluarnya sertifikat,” kata Menag.
Semisal, lanjut Menag, ketika pelaku usaha datang ke BPJPH, alur pertama adalah memeriksa dokumen yang dibawa pelaku usaha, lalu pelaku usaha memilih lembaga pemeriksa halal (LPH) agar produk-produk dapat diperiksa. BPJPH, Kakanwil dan Kankemenag menetapkan LPH. Hasil pemeriksaan LPH diserahkan kepada BPJPH, dan BPJPH dapat memberikan mandate kepada Kakanwil dan Kankemenag. Lalu BPJPH meminta MUI untuk mendapatkan fatwa kehalalannya. Fatwa halal MUI selanjutnya diserahkan ke BPJPH sebagai dasar menerbitkan sertifikat halal.
“Proses-proses ini semua Kakanwil harus mengetahuinya. Setidaknya sekarang ada 50 LPH di luar LPPOM MUI,” tandas Menag.
Menag Lukman berharap kepada semua ASN BPJPH, Kakanwil, dan Kankemenag Kabupaten Kota, agar bisa melayani pelaku usaha secara langsung dan baik.
“Siapkan sarana-prasarana yang dibutuhkan. Kita harus mengantisipasi kemungkinan terburuk, yaitu derasnya pelaku usaha yang datang berduyun-duyun. Kita harus tetap optimis, karena kita memiliki sistem yang baik. BPJPH dapat memberikan layanan informasi 24 jam agar dapat diakses oleh Kakanwil dan Kankemenag,” kata Menag.
