Jakarta, Gontornews — Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kamis (02/03/2023), menegaskan bahwa perubahan iklim telah meningkatkan risiko bencana secara global. Karenanya, semua negara telah mewaspadai perubahan iklim yang berpotensi meningkatkan frekuensi bencana.
“Perubahan iklim menyebabkan frekuensi bencana alam di dunia naik drastis dan Indonesia menempati tiga teratas (negara) paling rawan bencana,” kata Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana tahun 2023 di Jakarta Internasional Expo, Kemayoran, Jakarta.
Presiden mengungkapkan, frekuensi bencana di Indonesia naik 81 persen, dari 1.945 bencana di tahun 2010 menjadi 3.544 bencana di tahun 2022. Bencana terjadi di Indonesia meliputi banjir, letusan gunung berapi, tanah longsor, gempa bumi serta bencana alam dan non alam lainnya.
“Oleh sebab itu, siaga dan waspada itu menjadi kunci, baik tahap pra bencana, pada tahap tanggap darurat, maupun pasca bencana. Semuanya harus disiapkan, semuanya harus dikelola dengan baik,” ucap Presiden sebagaimana dilansir Sekretariat Kabinet.
Presiden menekankan, tahap pra bencana sangat penting untuk memitigasi risiko serta meminimalisir korban dan kerugian akibat bencana.
“Kita ini masih sering sibuk di tahap tanggap darurat ketika terjadi bencana. Padahal, yang namanya prabencana, tahap prabencana itu jauh lebih penting. Bagaimana menyiapkan masyarakat, bagaimana mengedukasi masyarakat, bagaimana memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat untuk langkah-langkah antisipasi, itu harus menjadi prioritas,” ujarnya.
Lebih lanjut, terkait tahapan pra bencana, Presiden Jokowi menekankan sejumlah hal. Pertama, yaitu sistem peringatan dini. “Yang pertama, peringatan dini. Kita masih sering terlambat, peringatan dini,” ujarnya.
Kedua, memberikan edukasi bencana kepada masyarakat, seperti edukasi mengenai upaya yang harus dilakukan jika terjadi bencana gempa bumi atau adanya potensi letusan gunung berapi.
“Mengedukasi masyarakat, memberikan pelatihan kepada masyarakat itu jauh lebih penting. Sehingga masyarakat tahu ke mana akan lari, ke mana akan berlindung,” kata Presiden.
Ketiga, Presiden menekankan mengenai tata ruang dan konstruksi. Presiden meminta jajaran terkait, terutama dinas pekerjaan umum daerah dan badan perencanaan pembangunan daerah, untuk memperhatikan hal ini.
“Jangan sampai terjadi, karena ini selalu berulang, misalnya di Palu, ada satu desa atau satu kecamatan yang setiap 20 tahun atau setiap 50 tahun selalu berulang gempa ada di situ, tsunami, tanah merekah selalu titiknya sama, tetapi tetap masih dibangun perumahan di situ,” ujarnya.
Presiden juga meminta agar jajaran terkait memperhatikan peta kerawanan bencana dalam memberikan izin pendirian bangunan.
“Kita itu sudah punya peta di mana yang terjadi erupsi gunung berapi, di mana yang sering terjadi gempa, kita tahu semuanya. Mestinya, mulai diwajibkan agar masyarakat yang mendirikan bangunan itu konstruksinya diarahkan, yaitu konstruksi-konstruksi yang antigempa,” tandasnya. [Mohamad Deny Irawan]
