Indonesia, untuk pertama kalinya, akan melaksanan pemilihan umum serentak pada 17 April 2019 mendatang. Sejumlah kontestan politik seperti calon anggota legislatif hingga calon Presiden, sudah tentu, berebut momentum untuk mendapatkan suara demi duduk di kursi parlemen hingga, kursi panas, presiden.
Selain para peserta, sejumlah partai politik sudah mempersiapkan strateginya untuk menghadapi salah satu pesta demokrasi terbesar di dunia tersebut. Politisi Partai Persatuan Pembangunan, Dini Mentari, mengatakan bahwa partai harus mempersiapkan strategi yang tepat seperti pembentukan tim pemenangan pemilihan kepala daerah (Pilkada), pemilihan legislatif (Pileg) hingga pemilihan Presiden.
“(Umumnya) Partai mempersiapkan keduanya. PIleg serta Pilpres. Biasanya di PPP ada tim Pilpres, Pileg dan Pilkada. Dan kini, tim Pilkada tugasnya telah selesai. Sedangkan, tim Pilpres sebagian bergabung dengan tim koalisi partai di TKN- Tim Kampanye Nasional,” kata Dini kepada Gontornews.
Wartawan Gontornews, Mohamad Deny Irawan, berkenan untuk mewawancarai wanita yang juga menjadi calon anggota legislatif Partai Persatuan Pembangunan untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat 5, Kota Bekasi dan Kota Depok tersebut. Berikut petikan wawancaranya:
Salah satu isu yang paling menarik dalam UU No 17 Tahun 2017 adalah ambang batas Presidential Thershold 20%. Apa untung-ruginya bagi partai?
Ambang batas pencapresan 20% ditujukan untuk memperkuat pemerintahan yang terpilih. Sehingga kebijakan-kebijakan yang dihasilkan akan berjalan efektif. Keuntungan bagi partai, bisa membangun koalisi yang kuat.
Apakah dengan dilaksanakannya pemilu serentak, kursi partai politik berpotensi berkurang?
Bagi partai yang mengajukan calonnya, efek coat tail (efek ekor jas) berlaku, dimana partai-partai yang mengajukan calonnya akan mengangkat elektabilitas partai tersebut. Sementara bagi partai-partai yang tidak mengajukan calon, bertambah atau berkurang -pendapat saya tergantung dari kekuatan pemilih tradisional dan mesin partai tersebut yang bekerja untuk mencari pemilih-pemilih baru serta preferensi pemilih partai terhadap Capres/cawapres yang diusung.
Beberapa parpol dengan perolehan suara tertinggi di Pileg 2014 seperti PDI-P, Golkar dan Gerindra mendapatkan keuntungan dengan pengesahan UU Pemilu ini. Tetapi di satu sisi, partai-partai dengan perolehan suara minim di Pileg 2014 seperti PBB, PKPI atu peserta baru seperti PSI, Perindo dan Berkarya misalnya bahkan diprediksi tidak mendapatkan kursi atau partai nol koma. Sebagai salah seorang calon anggota legislatif, bagaimana anda menanggapi fenomena ini?.
Menurut saya, untuk partai-partai baru mungkin pemilu kali ini saat menyiapkan pondasi yang kuat, bila tidak mendapatkan kursi, meski tentu partai-partai kecil ini juga harus tetap berusaha. Yang menjadi PR, bagi partai-partai menengah, untuk membuat strategi pemenangan yang tepat, karena kursi di partai-partai menengah ini cenderung volatile– cair, berubah-ubah- bisa lebih sedikit dr sebelumnya atau lebih banyak.
Ada anggapan di masyarakat bahwa partai-partai mempersiapkan kemenangan partai secara mandiri tanpa, di saat yang bersamaan, berkampanye mendukung Capres/Cawapres yang telah ditetapkan?
Tidak juga. Partai mempersiapkan keduanya. PIleg serta Pilpres. Biasanya di PPP ada tim Pilpres, Pileg dan Pilkada, Tim Pilkada tugasnya telah selesai. Tinggal tim Lajnah Pemenangan Pemilu (LP2) yang menangani Pileg dan Pilpres. Tim Pilpres sebagian bergabung dengan tim koalisi partai di TKN- Tim Kampanye Nasional, sebagian memperkuat LP2.
Ada anggapan bahwa singkatnya masa pendaftaran anggota calon legislatif membuat partai-partai mulai mencari bakal calon anggota legislatif dengan terburu-buru. Benarkah demikian?
Sebenarnya persiapan pencarian Caleg baru tidak terburu-buru, dijaring secara informal melalui relasi yang ada. Hanya seperti biasa dalam politik, last minute decision dilakukan untuk dengan memperhitungkan dan menyesuaikan dengan berbagai perkembangan.
Fenomena lain tentang Pemilu serentak 2019 adalah munculnya TKN dari kalangan professional untuk Capres / Cawapres Jokowi/Maruf Amin sementara pasangan Prabowo Subianto/Sandiaga Shalahuddin Uno memilih dari partainya sendiri? Apa yang terjadi?
Saya sendiri kurang terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut. Namun upaya mengambil professional seperti pak Erick Thohir untuk menjembatani pengambil keputusan dari berbagai partai dan saya senang, karena Erick menjadi wakil dari kaum muda, memiliki pengalaman hebat, mampu membawa keceriaan dalam kampanye-kampanye, Insya Allah membawa kebahagiaan dengan kemenangan.
Ada sejumlah kesulitan ketika pemilih harus memilih 5 kertas suara. Apakah partai juga merasa demikian?
Selain 5 kertas suara ada 16 partai politik juga yang menjadi pilihan, sehingga cukup kompleks. Bagi PPP kami berusaha menyederhanakan, dengan pilih yang ada gambar kabahnya saja bagi Caleg juga harus menjelaskan nomor urutnya di tengah banyaknya surat suara yang ada.
