Jakarta, Gontornews — Wakil Presiden Jusuf Kalla tak menampik terjadi kebocoran anggaran pemerintah seperti yang ditudingkan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto. Kebocoran ini menyusul sejumlah penangkapan aparat pemerintah terkait kasus korupsi yang marak belakangan.
“Ya, tentu. Kalau tidak bocor kenapa banyak aparat pemerintah yang ditangkap. Pasti bocor, tapi tidak berlebihan seperti itu,” ujar JK di Markas Pusat Palang Merah Indonesia, Jakarta, Jumat (8/2).
Prabowo sebelumnya mengklaim memiliki data kebocoran anggaran akibat penambahan besaran jumlah alokasi dana (mark up) sekitar Rp500 triliun per tahun. Jumlah ini berkisar 25 persen dari total anggaran pemerintah sebesar Rp2 ribu triliun.
Namun, menurut JK, kebocoran yang terjadi tak sebesar yang disebutkan Prabowo. Ia mengatakan, salah satu penyebab terbesar bocornya anggaran adalah perkara korupsi. Hanya saja hal itu tak bisa digeneralisasi.
“Jangan disamaratakan, ada yang bersih, ada yang enggak. Tidak benar itu diratakan 25 persen. Anda tidak bisa korupsi, katakanlah gaji pegawai, itu kan tidak bisa dikorupsi. Yang dikorupsi itu hanya anggaran pembangunan,” katanya dikutip CNN Indonesia.
JK sendiri mengaku tak tahu pasti perkiraan angka kebocoran anggaran pemerintah. Namun, berkaca dari sejumlah kasus, ia menduga angka kebocoran itu berkisar di angka tujuh hingga 15 persen.
“Sulit diperkirakan itu. Kasus-kasus yang kita lihat orang minta bagian tujuh persen, ada 10 persen, paling nakal kira-kira 15 persen. Itu yang masuk pengadilan ya. Tapi tidak ada yang minta 25 persen,” tegas JK. [CNN/DJ]
