Jakarta, Gontornews — Prof Dr Yusril Ihza Mahendra hadir sebagai saksi ahli dalam persidangan Ustadz Alfian Tanjung. Pakar hukum tata negara ini menegaskan bahwa ulama yang kerap mengingatkan bahaya bangkitnya komunisme di Indonesia tidak dapat dipidana.
Dalam persidangan, Yusril mengatakan ceramah kewaspadaan bahaya PKI yang sering disampaikan Alfian, menurutnya tidak masuk tindak pidana. Sebab, yang di dakwakan adalah pasal 310. Sementara, Pasal 310 berkaitan dengan orang. Bukan dengan partai ataupun golongan.
“Sehingga, pidananya kehapus jika ada kepentingan umum. Tidak ada yang bisa di pidana pada beliau ini jika menggunakan pasal 310. Kemudian Pasal 28 UU ITE, pertanyaannya apakah partai bisa masuk kepada golongan? Kalau Pasal 28 merupakan lex specialis (ketentuan umum) dari pasal 156, maka golongan,” tegas Yusril.
Golongan yang dimaksud, lanjut Yusril adalah agama, pribumi dan orang Timur Asing. Setelah masuk pasal 156 a, golongan diartikan sebagai agama sejak zaman Presiden Habibie.
Dengan dakwaan berlapis terhadap Alfian, Yusril menyebut hal itu sebagai kevakuman hukum. Sebab, dalam Pasal 156 berbicara tentang partai. Adapun Pasal 206 dan 208 terkait pejabat pemerintahan dan Pasal 310 311 bicara golongan.
“Misalnya, kursi diartikan bangku. Dalam perdata analogi bisa, tapi dalam pidana tidak bisa. Jadi apabila disebutkan golongan itu pejabat pemerintah atau individu, partai politik dimana?,” tanyanya seperti dilansir wartapilihan.
Menanggapi pertanyaan kuasa hukum Alfian, Abdullah Al Katiri terkait buku Ribka Tjiptaning berjudul ‘Anak PKI masuk Parlemen’ Yusril menjelaskan hal tersebut merupakan masalah sensitif baik dari segi politik maupun Undang-Undang di tengah kemajukan masyarakat.
Menurutnya, jika perkataan itu tidak dicabut atau di klarifikasi, terang Yusril, bahkan aparat terkesan membiarkan, maka bisa menimbulkan keresahan dan kegaduhan bangsa ini.
“Karena itu, klarifikasi sangat penting. Saya kira disitulah harus dipahami. Sebab berkaitan dengan norma hukum dan politik,” katanya. [fathur]
