Ankara, Gontornews — Sekitar 2,3 juta anak di wilayah Tigray, Ethiopia, tidak memiliki akses ke bantuan kemanusiaan sejak konflik dimulai awal November, menurut Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Dalam pernyataan pada 15 Desember, UNICEF mengatakan situasinya akan memburuk jika akses ke anak-anak ditunda.
“Melindungi anak-anak ini, banyak dari mereka pengungsi, dan memberi mereka bantuan kemanusiaan harus menjadi prioritas,” katanya dikutip Hurriyetdailynews.com.
UNICEF juga menyerukan “akses kemanusiaan yang mendesak, berkelanjutan, tanpa syarat dan tidak memihak kepada semua keluarga yang membutuhkan di mana pun mereka berada.”
Awal Desember, PBB mengumumkan bahwa kesepakatan telah dicapai dengan Ethiopia untuk memungkinkan “akses tanpa hambatan, berkelanjutan, dan aman” bagi pasokan kemanusiaan untuk menjangkau mereka yang membutuhkan di seluruh wilayah di bawah kendalinya di Tigray.
Ethiopia melancarkan “operasi penegakan hukum” pada 4 November terhadap Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF) yang pasukannya menyerbu sebuah kamp tentara, menjarah perangkat keras militer dan membunuh tentara.
Badan Pengungsi PBB menyebutkan sekitar 50.000 pengungsi Ethiopia telah menyeberang ke Sudan timur.
Awal bulan ini, Michelle Bachelet, komisaris tinggi PBB untuk hak asasi manusia, mengatakan situasi di Ethiopia “sangat mengkhawatirkan, tidak stabil, dan menyedihkan”. Karena itu dibutuhkan pemantauan independen atas situasi hak asasi manusia di wilayah Tigray yang dilanda konflik.
Perdana Menteri Abiy Ahmed mengumumkan berakhirnya operasi militer di wilayah itu pada 28 November setelah jatuhnya ibukota wilayah Mekelle. []
