Kairo, Gontornews –Sejumlah faksi dan kekuatan Palestina menyepakati perangkat penyelenggaraan pemilu dewan nasional, legislatif dan eksekutif Palestina dalam pertemuan bersama yang digelar di Kairo Senin-Selasa, 8-9 Februari 2021.
Dalam rilis resmi Hamas yang disiarkan MINA, Rabu (10/2), segenap faksi Palestina menyepakati pembentukan mahkamah pemilu dan netralitas penyelenggara, serta memberikan kebebasan publik tanpa ada hambatan.
Disamping itu, juga dicapai kesepakatan untuk membumikan politik sebagai landasan dasar pemilu.
Para peserta pertemuan menyepakati keterangan bersama, sebagai penutup sesi dialog Palestina yang berlangsung selama dua hari.
Segenap faksi Palestina menyepakati pertemuan berikutnya pada Maret mendatang, dengan dihadiri dewan nasional dan komite pemilihan umum pusat, untuk menyepakati sejumlah aturan pemilu Palestina serta membuat sejumlah perangkat guna pemilu dewan nasional baru
Selain itu, disepakati juga pembentukan mahkamah pemilu yang terdiri dari para hakim dari Tepi Barat, Gaza dan Al-Quds, yang akan bertugas sebagai pemantau terkait proses pemilu.
Berikut ini butir-butir kesepakatan bersama dalam dialog Palestina di Kairo:
Menggelar pertemuan untuk menyepakati tata tertib pembentukan dewan nasional baru, untuk mengaktifkan organisasi pembebasan Palestina (PLO).
Pembentukan dewan nasional baru untuk mengembangkan PLO, memperkokoh agenda perjuangan nasional, sebagai gerakan pembebasan Palestina.
Komitmen pada jadwal pemilu yang ditetapkan melalui Kepres, terkait pemilu legislatif dan eksekutif, yang digelar di Al-Quds, Tepi Barat dan Gaza.
Mendukung KPU untuk menghilangkan hambatan, agar mampu menunaikan tugasnya dengan sempurna.
Membentuk mahkamah pemilu, yang terdiri dari para hakim dari Al-Quds, Tepi Barat dan Gaza, sebagai satu-satunya pihak yang berwenang terkait peradilan pemilu.
Kepolisian Palestina di Tepi Barat dan Gaza dengan seragam resmi sebagai pihak yang berwenang menjaga keamanan kantor pemilu.
Memberikan kebebasan publik, dengan membebaskan semua tahanan politik, yang disebabkan afiliasi maupun kebebasan ekspresi dan pendapat.
Menjamin hak kerja politik nasional bagi segenap faksi di Tepi Barat dan Gaza, serta menghentikan penangkapan warga akibat afiliasi politik dan ekspresi.
Menjamin kebebasan publik untuk kampanye politik, dan publikasi serta penerbitan, menggelar pertemuan politik, pemilu dan pendanaannya.
Menjamin netralitas aparat keamanan di Tepi Barat dan Gaza, dan tidak melakukan intervensi dalam pemilu maupun kampanye untuk pihak manapun.
Memberikan kesempatan yang sama dalam sarana publikasi bagi semua peserta pemilu.
Menanggulangi dampak perselisihan secara menyeluruh dan adil di semua sektornya, kemanusiaan, sosial, jabatan dan hukum.
Sesuai Kepres Palestina, pemilu akan digelar dalam tiga tahapan, pemilu legislatif pada 22 Mei, eksekutif pada 31 Juli, yang akan dikelola oleh KPU Palestina.
Kemudian pemilu dewan nasional akan digelar pada 31 Agustus sesuai dengan aturan organisasi pembebasan Palestina (PLO) dan konsesus nasional, jika memungkinkan.
Pemilu Palestina terakhir kali digelar pada 2006 lalu, yang dimenangkan Hamas secara mayoritas, kemudian disusul dengan pemilu presiden yang dimenangkan Mahmud Abbas sebagai kepala otoritas Palestina.
Pemilu depan jika sukses dilakukan, akan menjadi pemilu ketiga dalam sejarah Palestina, setelah pemilu pilpres tahun 1996 dan 2005, disusul pemilu legislatif tahun 1996 dan 2006. [fathur]
