Tashkent, Gontornews — Satu aspek penting lainnya dari reformasi yang sedang berlangsung untuk memastikan keterbukaan badan dan organisasi negara Uzbekistan adalah bahwa ke arah tersebut koordinasi kegiatan badan negara, pemantauan yang berkelanjutan dan pertanggungjawaban atas kewajiban mereka yang ditetapkan oleh undang-undang, dipercayakan kepada badan khusus, yaitu Badan Anti Korupsi Republik Uzbekistan (Lebih lanjut disebut “Badan Anti Korupsi”).
Berdasarkan tugas yang ditetapkan untuk Badan Anti Korupsi ini, langkah-langkah komprehensif sedang dilaksanakan di bidang-bidang berikut:
Pertama, kampanye edukasi berskala besar dilakukan untuk meningkatkan kualifikasi pegawai badan dan organisasi Negara yang bertanggung jawab untuk memastikan keterbukaan.
Selama tahun 2022, telah diselenggarakan sekitar 40 kali pertemuan dan seminar pelatihan bagi pegawai pemerintah di distrik, kota, dan provinsi mencakup hampir semua wilayah, dimana lebih dari 300 pegawai pemerintah mengikuti kegiatan untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan mereka.
Bekerja sama dengan Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa, sebuah platform pendidikan “Open Data” (data.anticorruption.uz) dikembangkan dan dirancang untuk pelatihan online bagi pegawai badan negara yang bertanggung jawab untuk memastikan keterbukaan. Hingga saat ini, pekerjaan untuk mengisi platform dengan modul-modul pendidikan sedang dilakukan.
Kedua, berkontribusi pada pengenalan kontrol publik yang efektif atas aktivitas badan dan organisasi negara melalui media. Tugas utama ke arah ini adalah menanamkan budaya penggunaan data terbuka kepada warga negara melalui media.
Selama tahun 2022, lebih dari 70 laporan dan 12 program televisi dengan format pertemuan resmi ditayangkan di televisi lokal tentang reformasi yang sedang berlangsung di bidang keterbukaan. Sekitar 250 berita dan jurnalistik investigasi diterbitkan oleh dalam bentuk publikasi daring berdasarkan informasi yang diungkapkan oleh badan dan organisasi negara.
Ketiga, Badan Anti Korupsi telah menetapkan sistem yang berfungsi secara permanen untuk memantau penempatan yang tepat waktu bagi informasi yang penting secara sosial untuk ditempatkan sebagai data terbuka di sumber daya yang ditunjukkan.
Hasilnya, lebih dari 950 kumpulan data terbuka yang penting secara sosial terkait dengan kegiatan badan negara telah ditempatkan di sumber daya yang tepat dan telah dilakukan praktik pemutakhiran secara terus-menerus.
Pengenalan Indeks Keterbukaan di Uzbekistan adalah salah satu langkah penting untuk meningkatkan keterbukaan kegiatan badan dan organisasi negara ke tingkat yang baru secara kualitatif, dan selanjutnya meningkatkan budaya akuntabilitas mereka kepada masyarakat.
Implementasi Indeks keterbukaan, bersama dengan nilai peringkat efisiensi dan efektivitas di lapangan berdasarkan indikator target tertentu, memungkinkan pengenalan mekanisme modern secara luas kepada kegiatan badan dan organisasi negara, yang didasarkan pada standar internasional yang mutakhir.
Untuk memastikan transparansi yang lebih besar dalam proses pemeliharaan Indeks tersebut, sebuah Komisi dibentuk untuk menilai efisiensi dan keefektifan pekerjaan yang dilakukan di bidang penyediaan keterbukaan, yang juga mencakup perwakilan organisasi nirlaba non-pemerintah.
Indeks keterbukaan tahun 2022 dievaluasi untuk periode paruh kedua pada tahun sebelumnya dan dilaksanakan dengan dasar 8 indikator yang terdiri dari 84 kriteria penilaian yang ditunjukkan di dalam Sistem.
Berkat digitalisasi penuh dari sistem penilaian Indeks tersebut, masyarakat luas diberi peluang untuk memantau efisiensi dan keefektifan kerjanya melalui platform “index.anticorruption.uz” secara real time.
Efektivitas reformasi yang bertujuan memastikan keterbukaan badan-badan negara di Uzbekistan juga diakui oleh masyarakat internasional.
Secara khusus, Uzbekistan telah meningkatkan posisinya secara signifikan di sejumlah peringkat dan indeks internasional, dimana keterbukaan menjadi salah satu indikator utamanya.
Misalnya, Uzbekistan menempati peringkat ke-40 di dunia dan ke-1 di Asia Tengah, memperoleh 66 poin dalam Index “Open Data Inventory” (ODIN) dari organisasi internasional Open Data Watch (peringkat ke-44 pada tahun 2020 dengan 63 poin).
Pada tahun 2022 Uzbekistan juga mencetak 32 poin dalam peringkat Global Data Barometer (GDB) dan menempati posisi ke-58 di dunia.
Menurut laporan Open Government Data Index tahun 2022, Uzbekistan termasuk negara dengan indikator tertinggi di dunia (Very High OGDI).
Menurut data Open Data Inception, pada tahun 2022 Uzbekistan menduduki peringkat ke-4 dunia dalam hal jumlah sumber data terbuka.
Begitu juga dalam peringkat terbaru “Indeks Persepsi Korupsi” dari organisasi internasional Transparency International untuk tahun 2022, Uzbekistan naik 14 posisi dibandingkan tahun 2021 dan menempati posisi ke-126 di antara 180 negara. Salah satu alasan utama pertumbuhan Uzbekistan dalam peringkat ini adalah langkah-langkah yang bertujuan memastikan keterbukaan.
Untuk tujuan pertukaran pengalaman dan perluasan arah kerja sama dalam memastikan keterbukaan badan negara, Badan Anti korupsi menyelenggarakan “Forum Negara-negara Asia Tengah tentang Keterbukaan dan Transparansi Kegiatan Badan Negara” pada 17 Mei 2023 di Bukhara.
Forum yang diselenggarakan untuk pertama kalinya ini dihadiri oleh perwakilan badan negara yang relevan di negara-negara Asia Tengah dan pakar terkemuka dari organisasi internasional dan non-pemerintah.
Selain perwakilan negara-negara Asia Tengah, forum tersebut juga dihadiri oleh pakar internasional dari Prancis, Jerman, Slovenia, dan Argentina yang berbagi pengalaman dan praktik terbaiknya.
Sebagai hasil dari acara tersebut, berdasarkan usulan dan pendapat para peserta, diadopsilah “Rekomendasi Forum Negara-negara Asia Tengah tentang Keterbukaan dan Transparansi Kegiatan Badan Negara”, serta dicapai kesepakatan pertukaran ide secara reguler tentang pengembangan kebijakan yang efektif untuk memastikan transparansi dalam rangka pemberantasan korupsi dan pencegahannya, menilai keefektifan langkah-langkah ke arah ini serta meningkatkan kualitasnya.
Pekerjaan untuk menjamin keterbukaan dan akuntabilitas kegiatan badan dan organisasi negara, termasuk penanaman budaya keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas kepada pegawai badan dan organisasi negara melalui media, meningkatkan pengetahuan perwakilan masyarakat dalam bekerja dengan keterbukaan informasi, serta jaminan lebih lanjut atas keterbukaan dalam hal-hal yang menjadi perhatian masyarakat umum akan terus dilanjutkan. <Edithya Miranti>
