Pekalongan, Gontornews — Berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0001630.AH.01.07.TAHUN 2025, organisasi Jamiyah Ahlith Thariqah al-Mu’tabarah Ahlussunnah wal Jamaah (JATMA Aswaja) kini resmi berdiri sebagai organisasi masyarakat yang sah dan bersifat independen.
“Dengan adanya SK ini, maka kedudukan kita sebagai ormas yang sah, mandiri, dan tidak menjadi bagian underbow dari organisasi lain mana pun,” ungkap Sekjen terpilih, Dr (HC) Helmy Faishal Zaini, ST, MSi, di Pekalongan, Jumat (18/04/2025).
Helmy menjelaskan struktur kepengurusan JATMA Aswaja terdiri dari tiga unsur utama, yaitu Majelis Irsyad wan Nasihah yang merupakan dewan mursyid dan para masyayikh, kemudian A’wan yang bertugas memberikan masukan sesuai dengan keahlian masing-masing, serta Tanfidziyah sebagai pelaksana harian organisasi.
Helmy juga menyoroti pentingnya pemahaman agama yang inklusif serta mendorong umat Islam untuk mandiri dan maju, sejalan dengan nilai keislaman yang luhur Al Islamu Ya’lu wa la Yu’la.
JATMA Aswaja menekankan pentingnya kemandirian organisasi, khususnya dalam bidang ekonomi, pertanian, dan pendidikan, sebagai bagian dari kontribusi nyata terhadap ketahanan nasional.
“Tantangan ke depan bukanlah hal kecil, terutama dalam bidang ekonomi dan pendidikan. Kita harus ikut serta memperkuat pertahanan dan ketahanan nasional. Dunia thariqah harus bisa menyuarakan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai ideologi negara,” lanjut Helmy.
Dalam deklarasi yang diselenggarakan secara hybrid di Pekalongan tersebut, JATMA Aswaja berencana menggelar musyawarah ekonomi dan pertanian pada pertemuan di Istiqlal kelak sebagai langkah konkret pengembangan program kerja sesuai dengan lajnah masing-masing.
Dengan pendirian JATMA Aswaja, para tokoh berharap agar organisasi ini dapat menjadi wadah penguatan nilai-nilai spiritual, sosial, dan kebangsaan dalam bingkai keislaman yang rahmatan lil ‘alamin.
Sebagaimana diinfokan bahwa kegiatan ini juga dihadiri oleh para ulama dan masyayikh dari beberapa daerah seperti Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, dan lain-lain. []
