Den Haag, Gontornews — Laporan militer Myanmar yang mengatakan bahwa tidak ada warga sipil Rohingya yang tewas dalam operasi militer yang berlangsung selama berbulan-bulan sangat “tidak masuk akal”. Karena itulah Pengadilan Pidana Internasional harus melakukan penyelidikan sendiri. Demikian pernyataan sebuah kelompok hak asasi manusia, Human Rights Watch’s.
Militer Myanmar mengeluarkan sebuah laporan Senin (13/11) malam yang menyebutkan “tidak ada korban tewas” setelah serangan mematikan oleh pemberontak Rohingya di beberapa pos polisi di negara bagian Rakhine utara pada 25 Agustus yang memicu serangan militer yang brutal.
Tentara mengatakan 376 “teroris” tewas dalam pertempuran setelah serangan Agustus. Tindakan keras tersebut menyebabkan eksodus massal sekitar 600.000 warga Muslim Rohingya yang melarikan diri dari negara yang mayoritas beragama Budha ke negara tetangga, Bangladesh.
Banyak korban selamat di kamp-kamp kumuh di Bangladesh – digambarkan sebagai krisis pengungsi terburuk di dunia – telah melaporkan pembunuhan massal, penyiksaan, dan pemerkosaan terhadap anak-anak, wanita, dan pria Rohingya.
“Upaya absurd militer Birma untuk membebaskan diri dari kekejaman massal yang telah dilakukannya makin menegaskan perlunya penyelidikan internasional yang independen untuk mengungkap fakta dan mengidentifikasi mereka yang bertanggung jawab,” kata Brad Adams dari Human Rights Watch’s, Selasa (14/11).
“Pihak berwenang Birma sekali lagi menunjukkan bahwa mereka tidak dapat dan tidak akan dengan mudah menyelidiki diri mereka sendiri.”
Human Rights Watch mengatakan bahwa sekarang saatnya Pengadilan Pidana Internasional di Den Haag untuk menyelidiki otoritas Myanmar. [Rusdiono Mukri]
