![Laporan PBB datang sebagai tanggapan terhadap resolusi UNHRC 2016 yang menyerukan 'database untuk semua bisnis yang terlibat dalam kegiatan spesifik terkait dengan pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki' [File: Mohamad Torokman / Reuters]](https://i0.wp.com/gontornews.com/wp-content/uploads/2020/02/palestina-2.jpg?fit=800%2C450&ssl=1)
Jenewa, Gontornews — Kantor hak asasi manusia (HAM) PBB telah mengeluarkan laporan tentang perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan bisnis dengan permukiman ilegal Israel di Tepi Barat yang diduduki. Ini sebuah langkah yang telah lama tertunda yang kemungkinan membuat kemarahan Israel dan sekutu utamanya, Amerika Serikat.
Dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu (12/2), badan PBB itu mengatakan pihaknya mengidentifikasi 112 badan usaha yang memiliki hubungan dengan pemukiman Israel. Sebanyak 94 perusahaan berdomisili di Israel dan 18 lainnya di enam negara lain — AS, Prancis, Belanda, Luksemburg, Thailand dan Inggris. Perusahaan yang berbasis di AS antara lain Airbnb.
Dalam laporannya, kantor PBB mengatakan kegiatan perusahaan “mengangkat masalah hak asasi manusia tertentu”.
“Saya sadar masalah ini telah, dan akan terus menjadi sangat kontroversial,” kata Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet.
Namun dia menambahkan bahwa temuan itu telah menjadi “proses peninjauan yang luas dan teliti” dan laporan itu “mencerminkan pertimbangan serius yang telah diberikan kepada mandat yang belum pernah terjadi sebelumnya dan sangat kompleks ini”.
Kantornya mengatakan laporan itu “tidak memberikan karakterisasi hukum dari kegiatan yang dimaksud, atau keterlibatan perusahaan bisnis di dalamnya”.
Selain Airbnb dari AS, perusahaan lain yang ikut mendukung pemukiman ilegal Israel di Tepi Barat yaitu perusahaan travel Expedia dan TripAdvisor, raksasa teknologi Motorola, pembuat makanan umum General Mills dan perusahaan konstruksi dan infrastruktur termasuk Egis Rail dan perusahaan Inggris Prancis, JC Bamford Excavators. []
