Oleh Adnin Armas
Debat Pertama Capres – Cawapres 2019 dilaksanakan Hari Kamis, tanggal 17 Januari 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta. Dalam Tema Korupsi, Jokowi memberi pertanyaan tertutup kepada Capres 02 Prabowo. Pertanyaan bukan Spontan. Pertanyaan yang memang sudah lama disiapkan untuk menyerang paslon 02. Dalam pertanyaan tersebut, Jokowi mengatakan: Menurut ICW, partai yang Bapak pimpin termasuk yang paling banyak calon mantan koruptor atau mantan napi korupsi. Caleg itu yang saya tahu yang tanda tangan adalah ketua umumnya, berarti pak Prabowo.”
Soal yang ditanyakan Capres Jokowi adalah Blunder karena beberapa alasan berikut.
Pertama, Jokowi salah fatal menyebut Prabowo tanda tangan karena kenyataannya Prabowo tidak tanda tangan. Caleg mantan napi koruptor yang disebut ICW dari Gerindra ada 6 caleg. Ke enam caleg tersebut adalah 3 orang caleg DPRD Kabupaten dan 3 orang caleg lagi untuk tingkat DPRD Provinsi. Peraturan KPU No 20 tahun 2018 menetapkan yang menandatangani bakal caleg DPRD Kabupaten/Kota adalah ketua dan sekretaris dewan pimpinan cabang partai tingkat Kabupaten/Kota. Sama halnya, yang menandatangani bakal caleg DPRD Provinsi adalah ketua dan sekretaris dewan pimpinan cabang partai tingkat provinsi. Jadi, Prabowo sebagai ketua umum Partai Gerindra tidak menandatangani 6 bakal caleg Gerindra untuk DPRD Kabupaten dan DPRD Provinsi.
Artinya, kesalahan Jokowi sangat fatal karena membuat soal yang salah. Jokowi bahkan dengan penuh kepercayaan diri yang tinggi menegaskan jika Prabowo menandatangani caleg mantan napi koruptor seperti dalam daftar ICW. Padahal Prabowo tidak tanda tangan karena 6 bakal caleg tersebut adalah bakal caleg tingkat Kabupaten dan Provinsi.
Kesalahan kedua, Jokowi sendiri dalam pernyataannya beberapa bulan sebelumnya menyatakan jika dirinya menyetujui jika mantan napi koruptor menjadi caleg. Sebagai presiden, ucapan jokowi yg menyetujui mantan napi korupsi sebagai caleg dimuat berbagai media. Jokowi dalam debat mengkritik prabowo padahal Jokowi yang justru menegaskan jika mantan napi korupsi agar dibolehkan menjadi caleg. Jokowi telah memercikkan air ke mukanya sendiri.
Kesalahan ketiga, Partai Terbanyak yang mengajukan caleg mantan napi korupsi adalah Partai Golkar dengan 8 caleg dalam daftar ICW. Kemudian Partai Hanura dan Gerindra dengan 6 caleg. Artinya, kritik Jokowi kepada Prabowo sebenarnya lebih tepat menunjukkan kritik Jokowi kepada dirinya dan kepada Partai pendukungnya, yaitu GOLKAR (8 caleg) dan HANURA (6 caleg).
Rekaman visual debat dengan kesalahan fatal ini akan menjadi beban bagi petahana. Jokowi ternyata salah karena menyatakan Probowo tanda tangan, padahal faktanya Prabowo tidak tanda tangan. Jokowi inkonsisten karena dirinya justru yang setuju dengan apa yang dikritiknya. Jokowi juga berarti mengkritik partai pendukungnya GOLKAR dan HANURA.
Inilah Blunder Jokowi dalam debat pertama. Kesalahan yang memalukan.
