Jelang Pemilu Legistalif (Pileg), ratusan caleg berbondong-bondong mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah masing-masing. Pesta politik rakyat Indonesia ini akan berlangsung tahun depan, 17 April 2019.
Tidak hanya Pileg, di hari yang sama juga turut dihelat Pemilu Presiden (Pilpres) 2019. Panja Rancangan Undang-Undang Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah, setelah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum), menyepakati Pemilu 2019 akan dilaksanakan pada hari Rabu, 17 April 2019.
Acara rutin yang digelar setiap lima tahun sekali ini diharapkan tak hanya menjadi pesta milik segelintir oknum yang berduit atau yang berkepentingan di negeri ini. Karena sudah menjadi rahasia umum, negeri ini kerap diperebutkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk meraup harta dan kekuasaan semata.
Semoga para pemimpin yang terpilih betul-betul orang yang berkualitas dan bisa memperjuangkan aspirasi rakyat Indonesia. Bukan sekadar mewakili aspirasi partai dan individunya sendiri. Seluruh caleg yang terpilih pun hendaknya mau bersungguh-sungguh memenuhi semua janji yang telah digembor-gemborkan semasa kampanye.
Dengan harapan, setelah terpilih menjadi anggota dewan terhormat, mereka bisa terus menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, amanah, dan siap melayani rakyat. Karena sejatinya mereka adalah pelayan yang harus selalu mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi dan golongan.
Hal lain yang tidak kalah penting, yakni semoga para anggota dewan kelak bersedia untuk memublikasikan harta kekayaannya kepada rakyat dan bersedia diaudit keuangannya. Hal ini dilakukan guna menumbuhkan kembali kepercayaan rakyat kepada mereka bahwa niat menjadi calon anggota dewan bukan untuk memperkaya diri.
Namun, memang benar-benar tulus untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat. Sekalipun jika nanti setelah menjadi anggota dewan kekayaannya bertambah, rakyat bisa tahu dengan pasti bahwa itu bukan dari hasil korupsi. Hal ini diketahui rakyat dari hasil audit yang dilakukan dan hasil publikasi kekayaan.
Berpolitik pun harus dilakukan dengan cara yang benar sesuai syariat, adil, dan beradab. Jadi, cara meraih kekuasaan harus benar dan cara berhubungan dengan penguasa harus benar. Jangan menyuap, jangan memfitnah, jangan mencaci-maki, dan sebagainya.
Cendekiawan Muslim, Dr Adian Husaini menuturkan, “Berpolitik itu kewajiban. Jika diniatkan dan dilakukan dengan cara-cara yang baik, itu merupakan ibadah.”
Jadi, setiap Muslim harus berpolitik dengan cara-cara Islami. Artinya, melakukan Islamisasi dalam dunia politik. Jangan menghalalkan segala cara, Muslim harus menjadi teladan dalam berpolitik yang baik. “Apakah nanti akan terwujud atau tidak, yang penting tanggung jawab sebagai Muslim sudah dia jalankan,” ujarnya kepada Majalah Gontor.
Kemudian, bagi para anggota dewan yang terpilih dan berasal dari partai yang sedang berkuasa, hendaknya mereka pun berani mengkritisi pemerintah yang berkuasa jika ada kebijakan atau program-program yang tidak memihak rakyat, amar ma’ruf nahi munkar, menegakkan kebenaran dan melawan kemungkaran.
Meski taruhannya mengundurkan diri dari anggota dewan karena tujuan utamanya membela rakyat. Menurut Imam al-Ghazali, “Agama dan penguasa itu saudara kembar. Agama adalah fondasi, sedangkan penguasa adalah penjaga. Sesuatu yang tidak memiliki fondasi akan hancur dan sesuatu yang tidak memiliki penjaga akan hilang.”
Sesungguhnya kerusakan rakyat disebabkan ulah para penguasanya, dan kerusakan penguasa disebabkan kerusakan ulama yang cinta harta dan kedudukan. Barang siapa yang dikuasai ambisi dunia, ia tidak akan mampu mengurus rakyat kecil, apalagi penguasanya. Sedangkan hanya kepada Allah SWT tempat meminta segala sesuatu.
Semoga seluruh wakil rakyat yang terpilih bisa menjadi pemimpin yang terus bertakwa kepada Allah SWT, amanah, dan bisa membawa rakyat pada kesejahteraan dan keadilan.
Semoga anggota dewan yang terpilih tidak menghambur-hamburkan anggaran negara, tidak mengutamakan program jalan-jalan dan wisata ke luar negeri.
Namun, lebih utamakan memperbanyak penelitian dan pengkajian tentang kebutuhan-kebutuhan rakyat dalam jangka lima tahun ke depan. Hasil penelitian dan kajian tersebut dapat dirumuskan guna menghasilkan regulasi-regulasi yang dibutuhkan rakyat dan berpihak kepada rakyat.
Menyikapi berbagai kesalahanumat dalam berpolitik selama ini, Ketua Umum Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia (BKSPPI) KH Cholil Ridwan menerangkan bahwa umat Islam harus paham politik Islam, yaitu paham politik yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Bukan berpolitik praktis yang menghalalkan semua cara.
Dunia politik sejatinya tidak bisa dipisahkan dengan ajaran Islam karena Nabi Muhammad SAW sendiri seorang kepala negara, hakim agung, sekaligus sebagai panglima perang.
Sejatinya dengan banyaknya kekuasaan yang bisa dikuasai, ajaran Islam bisa tetap ditegakkan secara lebih mudah. Umat Islam pun bisa lebih dihormati dan disegani.
Sayangnya, sejauh ini umat Islam masih mengabaikan sejumlah Sunnah Nabi yang utama, yaitu sunnah kepemimpinan.
Akhirnya, pengabaian ini mengakibatkan umat Islam lemah dalam aspek politik. Oleh sebab itu, menyikapi perhelatan besar Pileg 2019 mendatang, umat Islam wajib melek politik.
Dengan kata lain, umat harus bersama-sama memantau dan membantu para pemimpin untuk menyukseskan program kerja mereka. Demi mencapai Indonesia yang lebih maju dan bermartabat, serta jauh dari kasus tindak pidana korupsi.
Pengasuh Ponpes al-Qur’an al-Hikmah dan Pendiri Quantum Akhyar Institute Ustadz Adi Hidayat Lc MA berpesan agar umat memilih pemimpin yang dekat dengan Islam dan maslahat umat. “Ketika terpilih, dia akan membuat kebijakan yang dekat dengan umat dan sistem akan berjalan sesuai dengan maslahat kehidupan kita,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Ketua MIUMI Jawa Timur KH Dr Ahmad Fauzi Tidjani MA agar umat Islam menggunakan hak pilihnya sesuai dengan ketentuan agama Islam. Umat hendaknya menciptakan suasana yang kondusif dan jangan sampai terprovokasi atau termakan fitnah yang bisa menimbulkan perpecahan, kegaduhan, dan lain sebagainya.
Pimpinan Pesantren Al-Amien Prenduan Madura ini menambahkan agar umat memilih pemimpin yang beriman, bertakwa, jujur, dan tepercaya. “Pilihlah calon pemimpin yang aktif, aspiratif (tabligh), cerdas (fathanah), dan betul-betul memperjuangkan kepentingan umat Islam,” tegasnya.
Kita juga mengajak semua umat Islam untuk selalu berikhtiar dan berdoa kepada Allah SWT agar proses terselenggara secara jujur, adil, aman, dan damai. “Semoga pemimpin kita nanti betul-betul sosok pemimpin yang takut kepada Allah SWT,” pungkasnya kepada Majalah Gontor. []
