Jakarta, Gontornews — Asosiasi vape menyayangkan sikap pemerintah yang akan menarik cukai rokok elektrik bertarif tinggi yang akan diberlakukan Juli mendatang. Per 1 Juli nanti, melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan akan memberlakukan cukai rokok elektrik sebesar 57 persen dari harga jual.
Tarif cukai yang dinilai tinggi memicu kritik dari berbagai pihak, terutama asosiasi dan komunitas pengguna vape. Ketua Bidang Legal dan Business Development Asosiasi Personal Vaperizer Indonesia (APVI), Dendy Dwiputra, menyayangkan tarif cukai 57 persen yang lebih tinggi daripada yang ditetapkan untuk rokok konvensional.
Padahal, vape atau rokok elektrik memiliki risiko bahaya untuk kesehatan yang jauh lebih rendah ketimbang rokok konvensional.
“Konsumen sudah memilih untuk menggunakan rokok elektrik yang risiko bahayanya lebih rendah. Mengapa dipersulit?” tegas Dendy dalam diskusi polemik bertema “Asap vs Uap” Kebutuhan Konsumen vs Regulasi di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (27/1/2018).
Dendy pun membantah data pemerintah yang menyebut bahwa konsumen rokok elektrik kebanyakan datang dari golongan ekonomi menengah ke atas.
Semakin banyaknya konsumen rokok elektrik yang datang dari golongan menengah ke bawah membuat tarif cukai yang tinggi untuk rokok elektrik dinilai tidak adil.
Hal yang sama dikatakan Ekonom Indef Bhima Yudhistira terkait cukai rokok elektrik yang terlalu tinggi. Menurutnya, keputusan pemerintah untuk memungut cukai sebesar 57% dinilai terlalu dini dan perlu dikaji ulang. Dia menilai, pemerintah terlalu agresif dalam memutuskan pungutan cukai. Terlebih industri vape belum besar layaknya industri rokok tembakau.
“Pemerintah nanti bisa mendapatkan Rp 57 miliar dari pungutan cukai ini. Kenapa yang dikejar yang kecil-kecil? Sedangkan barang yang lebih berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan itu ada yang lebih parah dari vape,” ungkap Bima. [fathur]
