Jakarta, Gontornews –Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPR RI memastikan akan mendorong pemerintah agar memperbaiki alokasi pendanaan yang diterima oleh pesantren. Salah satu upaya untuk merealisasikan hal tersebut adalah dengan berjuang untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren sebagai undang-undang. Sekretaris F-PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengamini hal tersebut.
“Saya diinggatkan oleh Ketua Umum, Cak Imin (Muhaimin Iskandar), kalau selama menjabat tidak mampu meningkatkan anggaran pesantren, berarti kamu gagal,” ungkap Cucun dalam rapat audiensi antara F-PKB dengan Forum Komunikasi Pesantren Muadalah (FKPM), Rabu (18/4) di ruang rapat fraksi PPP di Gedung DPR/MPR RI Senayan, Jakarta.
Cucun menambahkan ada keharmonisan dan kesamaan substansi antara RUU yang diajukan partainya dengan Partai Persatuan Pembangunan dalam hal menyejeterahkan lembaga pendidikan islam seperti pesantren.
“Kami komitmen untuk hal tersebut,” sebut Cucun.
Hadir dalam pertemuan tersebut, Ketua FKPM, Prof Dr Amal Fathullah Zarkasyi yang juga perwakilan dari Pondok Modern Darussalam Gontor, Ketua Forum Pesantren Alumni Gontor (FPAG), KH Zulkifli Muhadli, KH Abdillah Nawawi dari Pondok Pesantren Tremas, Pacitan, Kiai Subhan dari PP Matholi’ul Falah, Kajen, Kiai Anang Rikza dari PM Tazakka, Kiai Sofwan Manaf dari Pondok Pesantren Darunnajah serta perwakilan pesantren salafiyah maupun ‘asriyah anggota FKPM.
Dalam prosesnya, RUU LPKP ini merupakan gabungan dari usulan RUU tentang Pondok Pesantren, RUU Pendidikan madrasah diniyah dan RUU tentang perguruan tinggi pendidikan keagamaan.
“Dalam rapat panja disepakati bahwa ketiga RUU tersebut dilebur menjadi satu RUU berjudul RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren,” jelas Pimpinan fraksi PPP, Iskandar D Syaichu
Sementara itu, Ketua FKPM, Amal Fathullah, mensyukuri perjuangan kalangan pesantren yang berusaha untuk menyampaikan aspirasi dunia pesantren kepada dewan. Menurut pria yang juga menjabat sebagai Rektor UNIDA Gontor tersebut, Undang-undang ini merupakan payung hukum terkuat yang bisa diberikan pemerintah guna memperbaiki kualitas pesantren.
Ustadz Amal, sapaan akrab santri Gontor, juga menambahkan jika aspirasi kalangan pesantren salafiyah dan ‘asriyah terakomodir dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 13 dan nomor 18 tahun 2014 tentang penyelenggaraan satuan pendidikan mu’adalah. Namun, upaya hukum tersebut belum kuat karena sangat terikat dengan jabatan Menteri.
“Kita menginginkan kebijakan ini menjadi ketentuan hukum yang lebih kuat setingkat undang-undang,” kata salah satu Putra Pendiri PMDG, KH Imam Zarkasyi, tersebut.
“Alhamdulillah, dengan proses berdarah-darah, semua anggota bersepakat agar pondok pesantren di-muadalah-kan oleh pemerintah,” pungkas Amal. [Mohamad Deny Irawan]
