Jakarta, Gontornews — Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab (HRS) menegaskan bahwa para habaib dan ulama yang istiqamah tidak akan pernah memainkan politik identitas SARA yang rasis dan fasis serta bertentangan dengan syariat dan konstitusi.
“Para habaib dan ulama yang istiqamah, akan selalu memainkan politik identitas yang terhormat dan bermartabat yaitu politik identitas umat kebangsaan berdasarkan pada Ketuhanan yang Maha Esa,” ujar Habib Rizieq dalam sambutannya melalui rekaman suaranya di acara Ijtima Ulama kedua beberapa waktu lalu di Jakarta.
Habib Rizieq mengingatkan bahwa Indonesia merdeka karena politik identitas. “Ingat, NKRI juga lahir melalui politik identitas. Ingat, Pancasila pun disusun dengan politik identitas. Para Wali Songo, para Sultan se-Nusantara, Imam Bonjol, Diponegoro, Teuku Umar dan masih banyak lagi para pejuang, pahlawan yang melawan penjajah Belanda, Inggris, Portugis hingga Jepang, juga dengan politik identitas. Tetap kukuh dan minta fatwa ulama, untuk menggerakkan santri dengan takbir, untuk merebut dan mempertahankan Surabaya, juga merupakan politik identitas,” jelasnya.
“Tatkala Pak Dirman, salah satu ustadz di madrasah ibtida’iyah, yang kemudian menjadi jendral besar-panglima besar yang masuk ke hutan melakukan perlawanan dengan cara gerilya, untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, pun melalui politik identitas,” tambahnya.
“Tatkala Bung Karno menandatangani Piagam Jakarta 22 Juni 1945, juga mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, itupun merupakan politik identitas. Tatkala Pak Harto bersama TNI, Ulama dan serta Umat Islam membasmi PKI, juga merupakan politik identitas. Bahkan, saat Pilkada DKI 2017 kemarin, yang baru lalu, Ulama dan Umat Islam, juga melakukan Politik Identitas untuk menjunjung tinggi ayat suci di atas ayat konstitusi.” tambahnya kemudian.
Menurut Habib Rizieq, konstitusi negara serta semua komponen perundang-undangannya, kelak harus bisa terjaga dan terkawal supaya tidak bertentangan dengan ayat-ayat Illahi Rabbi. Dengan demikian politik identitas ulama dan umat Islam, bukan politik SARA, bukan politik rasis dan bukan pula politik Fasis. Melainkan politik umat kebangsaan untuk mencari ridha Allah SWT.
“Jadi Ijtima Ulama, akan terus menghidupkan dan menggelorakan politik identitas umat kebangsaan atas dasar Ketuhanan yang Maha Esa dan demi keutuhan NKRI, dan dengan dasar negara Pancasila untuk menuju Indonesia berkah, in syaa Allah,” tandasnya.[Fathurroji]
