Jakarta, Gontornews — Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota DPR RI Komisi VIII Hidayat Nur Wahid mendorong pentingnya realisasi pembagian Zakat untuk program penyiapan kader-kader ulama melalui para mahasiswa yang belajar di berbagai Perguruan Tinggi Islam (PTI) Luar Negeri, terutama di Timur Tengah. Karena sebagai “fi sabilillah” mereka merupakan bagian dari delapan kelompok yang berhak menerima zakat, apalagi dengan banyaknya ulama yang wafat di masa pandemi Covid-19. Menurut KH Chalil Nafis, pimpinan MUI, sampai akhir 2021 saja sekitar 900 kiai/nyai/habaib/ulama wafat. Dan yang terakhir pada Kamis (10/2/2022), Ketua Majelis Fatwa MUI Prof Dr KH A Hasanuddin, MA, juga wafat.
“Apalagi banyak juga mahasiswa Muslim Indonesia di Luar Negeri seperti di Pakistan, Yaman, Mesir, Sudan, Maroko, Yordania, Turki, yang terdampak Covid-19 termasuk kondisi ekonomi keluarga yang membiayainya. Saya sering menerima keluhan dan aspirasi mereka yang meminta bantuan dan kehadiran negara di tengah kesulitan yang dihadapi akibat masih meluasnya dampak Covid-19. Untuk itu saya mendorong agar ada peningkatan alokasi dana Zakat bagi para mahasiswa tersebut, dalam rangka kaderisasi ulama, untuk menjaga kesinambungan peran para ulama apalagi di era pasca Covid-19. Agar pengamalan dari sila pertama Pancasila yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, dan Islam yang Wasathiyah tetap dapat terus terjaga,” ujar Hidayat setelah Rapat Kerja Komisi VIII dengan BAZNAS dan Badan Wakaf Indonesia, Senin (14/2/2022).
Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini menerangkan, sejak Rapat Kerja Komisi VIII dengan Menteri Agama pada 8 April 2020, dirinya menyampaikan usulan seperti ini. Dan Alhamdulillah sudah ada keputusan yang disepakati untuk juga membantu mahasiswa Indonesia di Perguruan Tinggi Agama di Luar Negeri karena mereka juga terdampak Covid-19.
HNW sapaan akrabnya menyambut adanya program Beasiswa Cendekia Luar Negeri dan Kaderisasi 1000 Ulama dari BAZNAS yang sudah disalurkan ke beberapa negara di Malaysia, Mesir, dan India. Tapi jumlah penerimanya masih jauh di bawah 1000 sebagaimana judul program yang dicanangkan.
Karenanya HNW berharap agar BAZNAS dan Lembaga-Lembaga Amil Zakat lainnya sebagai lembaga-lembaga yang bernaung di bawah Kementerian Agama juga turut merealisasikan, menyukseskan program dan keputusan tersebut. Apalagi, dana Ziswaf yang dikumpulkan sepanjang tahun 2021 mencapai Rp14,1 triliun.
“Sebagai Wakil Rakyat dari daerah pemilihan Jakarta II meliputi Luar Negeri, saya banyak menerima aspirasi dari mahasiswa di PTI luar negeri khususnya Timur Tengah, soal hajat mereka akan bantuan tersebut. Dan kini saya kembali mengusulkan agar program bantuan pendidikan sebagai bagian dari distribusi zakat untuk mahasiswa jurusan Agama di PTI luar negeri untuk segera dilaksanakan dan diprioritaskan pada tahun anggaran 2022,” lanjutnya.
Secara khusus dirinya meminta agar BAZNAS sebagai otoritas zakat nasional yang sudah mulai menjalankan program bantuan beasiswa cendekia Luar Negeri dan Kaderisasi 1000 Ulama, agar menjadi terdepan dalam mewujudkan dan menyukseskan program yang mencetak para kader ulama tersebut. Misalnya dengan meningkatkan prioritas alokasi untuk mahasiswa calon ulama di berbagai Perguruan Tinggi di Timur Tengah.
Sebab, dari Rp516 miliar rencana penyaluran ZIS di BAZNAS Pusat tahun 2022, beasiswa cendekia luar negeri hanya diberikan kepada 467 orang dengan anggaran Rp4 miliar, sementara program kaderisasi seribu ulama hanya diberikan kepada 30 orang dengan anggaran Rp711 juta. Artinya keberpihakan bagi para pelajar Islam di Luar Negeri sebagai penerus para ulama dan kiai/nyai tidak mencapai 1% dari total penyaluran dana ZIS BAZNAS Pusat. Padahal sesuai dengan prinsip Zakat, harusnya untuk cendekia yang calon ulama lebih diutamakan dari yang lainnya.
“Tentu keberpihakan tersebut harus ditingkatkan, misalnya program kaderisasi seribu ulama maka harusnya diberikan kepada ratusan santri/mahasiswa setiap tahunnya, agar seribu ulama yang diharapkan segera tercapai. Dengan begitu maka manfaat penyaluran dana ZIS akan semakin dirasakan langsung oleh masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan umat, dan menguatkan citra kelembagaan BAZNAS, yang akan berdampak positif pada peningkatan pengumpulan ZIS di tahun-tahun berikutnya,” ujarnya.
Atas masukan yang disampaikan langsung oleh Fraksi PKS dalam Raker tersebut, Ketua BAZNAS Prof Noor Achmad menyampaikan persetujuannya dan akan menyiapkan mekanisme teknis dengan struktur BAZNAS, baik di pusat maupun di daerah. Hal itu juga menjadi keputusan Rapat. BAZNAS dan BWI diminta untuk meningkatkan cakupan program yang lebih nyata dan menyentuh masyarakat, di antaranya bantuan bagi mahasiswa PTI di luar negeri.
“Kami setuju sekali dan kami juga telah bertemu mereka, kami siap membantu baik melalui program di BAZNAS Pusat maupun di BAZNAS daerah,” pungkas Prof Noor Achmad.[]
