Jakarta, Gontornews — Pemerintah memilih membina Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun ketimbang membubarkan ponpes yang dipimpin oleh Panji Gumilang itu. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD pun membeberkan cara melakukan pembinaannya.
Mahfud mengatakan nantinya pemerintah melakukan pengawasan terhadap kurikulum Ponpes Al-Zaytun. Untuk pembelajarannya akan kembali dimurnikan agar tidak muncul gerakan keras yang dapat membahayakan negara.
Dia mengatakan, pemerintahan era Presiden BJ Habibie pernah memberikan bantuan sekitar Rp1,5 Triliun kepada Ponpes Al-Zaytun karena ponpes itu dihadirkan untuk melawan Negara Islam Indonesia (NII). Oleh karena itu, pemerintah akan berupaya melakukan pemurnian kembali ajaran di Al-Zaytun.
Pemerintah tidak berencana membubarkan ponpes mana pun termasuk Ponpes Al Mukmin, Ngruki, Sukoharjo yang didirikan Abu Bakar Ba’asyir. Mahfud mengungkapkan ada sekitar 5.400 santri yang menempuh pendidikan di Ponpes Al-Zaytun. Hal itu menjadi pertimbangan pemerintah tidak membubarkan ponpes tersebut. “Siswa SD, SMP, SMA, dan pesantrennya itu mau dikemanakan?” ujarnya ketika di DPRD DIY, dilansir Sindo, Sabtu (15/7/2023).
Alasan lainnya karena pemerintah tidak ingin melanggar hukum. “Bagaimana kalau suatu saat mereka yang tidak sama pahamnya dengan kita, menang pemilu dan menjadi penguasa?” tuturnya.
“Bukankah pesantren-pesantren kita yang sudah bagus tuh nanti yang dibubarkan itu ajarannya sesat katanya, padahal dianggap sesat karena kalah pemilu saja karena dibodoh-bodohi oleh mereka, lalu kalah. Oleh sebab itu lalu kita berpikir begini ndak usah kita membubarkan pesantren,” pungkasnya. [Fath]
