Jakarta, Gontornews — Wakil Ketua MPR yang juga Anggota Komisi VIII DPR Dr HM Hidayat Nur Wahid, MA mengutuk keras perilaku biadab berupa pembunuhan dan pemerkosaan terhadap siswi Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kecamatan Kalibaru, Banyuwangi, serta perlunya penguatan terhadap Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA) agar dapat efektif menjalankan tugas dan fungsinya.
“Kejahatan terhadap anak-anak perempuan seperti ini bukan yang pertama, tetapi sudah berulang kembali. Selain mendesak agar pelakunya dihukum dengan hukuman maksimal untuk menimbulkan efek jera, perlu juga untuk memperkuat kewenangan dan kelembagaan dari kementerian yang tugas utamanya melindungi anak yaitu Kemen-PPPA,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Rabu (20/11/2024).
HNW, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa sanksi yang tegas dan keras seharusnya sudah diberikan kepada pelaku untuk memberikan efek jera kepada yang lainnya sehingga tidak terulang kejahatan serupa. Bahkan, bila perlu, ancaman hukuman mati di dalam Pasal 340 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) atas perbuatan bejat dan pembunuhan yang keji ini dapat diberlakukan kepada pelakunya.
Selain itu, lanjut HNW, penting juga terobosan hukum dan politik agar Kemen-PPPA dapat menjalankan fungsi dan tugasnya secara maksimal dengan memberikan perlindungan efektif dan maksimal terhadap perempuan dan anak-anak yang kerap menjadi kelompok yang rentan. “Apalagi, dalam kasus ini, korbannya jelas anak perempuan,” tukasnya.
HNW mengapresiasi langkah dari Kemen-PPPA yang proaktif dengan memberikan advokasi terhadap keluarga korban agar proses hukum bisa berjalan dengan baik. Namun, advokasi terhadap kasus-kasus sejenis tidaklah cukup, melainkan harus pula ada upaya maksimal dalam memberikan perlindungan baik sebelum kejadian maupun sesudahnya kepada anak-anak sebagaimana nama dari kementerian tersebut.
“Kejahatan-kejahatan terhadap anak harus dapat dikoreksi dan tidak terulang lagi. Jadi, program-program yang disusun oleh kementerian harus tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan dibentuknya kementerian itu,” ujarnya.
HNW juga berharap Pemerintahan yang baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini menaruh perhatian yang serius terhadap perlindungan anak. Dukungan yang dapat diberikan baik dari segi perluasan kewenangan maupun dukungan anggaran yang memadai. “Apabila memang dibutuhkan, dukungan-dukungan strategis semacam itu seharusnya dapat diberikan oleh negara, dan tentu saja Kemen-PPPA, dan amanah itu harus betul-betul dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, agar menghasilkan output yang positif dan konstruktif yaitu pendayagunaan kementerian untuk menghadirkan keadilan dan dapat melindungi anak-anak Indonesia dari kejahatan-kejahatan nan bengis dan tak sesuai dengan hukum dan peradaban,” pungkasnya. []
