Jakarta, Gontornews — Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menjelaskan bahwa pelaksanaan pemilu serentak yang menggabungkan pemilihan anggota legislatif (DPR-RI, DPRD, DPRD Provinsi,DPRD Kabupaten/Kota, DPD) dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden harus ditinjau kembali karena dinilai rumit dan memusingkan masyarakat.
“Bagi para pemilih, Pemilu serentak ini rumit. Jangankan memilih secara rasional, para pemilih merasa dipusingkan oleh jumlah surat suara yang terlalu banyak,” ungkap Koordiantor Survei Prioritas Nasional 2019, Wawan Ichwanudin, dari Pusat Penelitian Politik LIPI.
“Dalam naskah akademik UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum ada dua tujuan dasar yakni terciptanya kestabilan pemerintahan yang dihasilkan dari keselarasan hasil pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Kedua, memberi ruang pemilih agar lebih cerdas dalam memilih,” kata Wawan sebagaimana dilansir laman lipi.go.id.
Dalam survei yang dilakukan LIPI mulai dari 27 April hingga 5 Mei 2019 dan melibatkan 1500 responden dari 34 provinsi itu menghasilkan bahwa tujuan dasar pelaksanaan pemilu serentak 2019 tidak terlaksana. Hal ini didasari hanya 16,9 persen masyarakat yang mengaku memilih caleg/partai pendukung calon presiden dan wakil presiden pilihannya.
Sedangkan tujuan kedua yang menitikberatkan kecepatan dalam memilih urung terlaksana karena 74 persen koresponden mengaku jika mereka disulitkan oleh hal-hal teknis selama pemilu serentak 2019.
Sementara itu kualitas pemilu serentak 2019 juga menjadi sorotan. Mayoritas responden menilai pemilu serentak 2019 telah dilaksanakan secara adil dan jujur baik di tingkat regional maupun nasional. Namun, 47,4 persen koresponden mengakui ada politik uang selama pagelaran pemilu serentak 2019.
Sementara itu, 46,7 persen koresponden menganggap bahwa politik uang sebagai hal lumrah dalam setiap pagelaran pemilu. “Itu menunjukkan bagi masyarakat, politik uang bukan menjadi salah satu komponen untuk menilai integritas penyelenggaraan pemilu,” pungkas Wawan. [Mohamad Deny Irawan]
