Di negeri mayoritas Islam ini, isu atau tuduhan SARA hanya untuk orang Islam. Padahal Badan Koordinasi Penanggulangan dan Pencegahan Penodaan Agama mencatat, setiap hari ada lebih dari 140 oknum mencela Nabi Muhammad, tapi tidak ada satu pun umat Islam yang mencela Nabi Isa. Jadi siapa yang rasis?
Selain faktor ekonomi dan kesenjangan sosial, politik juga merupakan faktor non-agama yang sering menyulut rusaknya kerukunan beragama di tengah masyarakat. Sehingga sebagian kalangan mengkhawatirkan munculnya politik identitas, SARA, dan rasis menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di tahun 2018 ini.
Sekretaris Jenderal Majelis Intelektual Ulama Muda Indonesia (MIUMI) DKI Dr Haikal Hasan menjelaskan, politik identitas adalah sesuatu yang dicanangkan oleh beberapa tokoh, pemimpin untuk mengidentifikasikan seseorang identik dengan golongan, partai bahkan agama. Sehingga setiap orang bisa teridentifikasi secara politik ke arah mana ia berhaluan.
Contohnya jika seseorang beragama Islam akan dikelompokkan Islam yang golongan manakah ia? “Islam garis keras atau garis lunak, atau garis yang bisa negosiasi,” katanya kepada Majalah Gontor.
Menurut Haikal, politik identitas merupakan pengebirian berdasarkan kacamata yang memiliki undang-undang (UU). “Jadi, politik identitas ini mainan penguasa untuk mengebiri seseorang,” ungkapnya.
Meski begitu politik identitas berbeda dengan SARA (suku, agama, ras, antargolongan). Karena, politik identitas mengacu pada urusan personal yang mengebirikan seseorang. Sedangkan SARA lebih kepada komunitas.
Namun, kata Haikal, ada yang salah dalam penyebutan SARA di negara ini. Sebagai contoh, ketika umat Islam Jakarta memilih gubernur Muslim disebut SARA. Tapi sebaliknya, ketika warga Kristen Manado memilih gubernur Kristen tidak disebut SARA. Demikian halnya dengan pemilihan gubernur Kristen di Papua tidak disebut SARA.
“SARA seolah hanya untuk orang Islam. Itulah kesalahan fatalnya,” tandasnya. Dengan demikian SARA, rasis dan politik identitas berbeda satu sama lain. Jika politik identitas ditujukan kepada individu tertentu, maka SARA adalah rasis yang dilegalkan. SARA adalah rasis yang berkacamata hak asasi manusia (HAM).
Jika dikaitkan dengan siapa yang sebenarnya rasis hari ini, maka berapa banyak permusuhan terhadap orang-orang ketika di Jakarta menginginkan gubernur Muslim, tapi semua diam. Namun sebaliknya di Papua sejak provinsi tersebut ada hingga sekarang ini tidak pernah ada gubernur Muslim di sana.
“Semua Kristen. Contoh di Manokwari, apakah ada umat Islam yang protes. Tidak ada dan jangan lupa Ahok diturunkan bukan karena dia Kristen,” jelasnya. Tapi, Ahok diturunkan karena mencela dan menghina al-Qur’an. “Itu yang tidak kita terima. Jadi siapa sebenarnya yang SARA. Siapa yang menghina,” tegasnya.
Selain itu, papar Haikal, siapapun bisa melihat di Facebook tak ada satu pun umat Islam yang menghina Nabi Isa. Namun, sebaliknya berapa orang Kristen yang menghina Nabi Muhammad? “Saya penasihat di Badan Koordinasi Penanggulangan dan Pencegahan Penodaan Agama telah mencatat semuanya. Ada lebih dari 140 oknum yang setiap hari mencela Nabi Muhammad, tapi saya tidak menemukan satu pun umat Islam yang mencela Nabi Isa. Jadi siapa yang rasis!” bebernya.
Oleh karena itu, kata Haikal, memilih pemimpin Muslim yang adil, baik, cerdas, mumpuni dan mampu mengelola adalah kewajiban dan harus diperjuangkan. “Kalau perlu, kaki di kepala, kepala di kaki. Ini bagian dari perjuangan. Itulah yang seideal-idealnya pemimpin saat ini. Dia pemimpin, dia imam shalat, dia contoh keadilan, dia hidup sederhana, dia hidup bersahaja, dan dia hidup bersama rakyat dan dia mau turun bersama rakyat,” ucapnya.
Pemimpin yang Islami
Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prof Dr KH Ma’ruf Amin. Berdasarkan hasil Ijtima Ulama di Padang Panjang, kata dia, kriteria pemimpin yang Islami adalah Shiddiq, Amanah, Tabligh dan Fathanah. Ia menjelaskan, Indonesia negara demokrasi. Sehingga siapa pun boleh menjadi pemimpin. Namun, hal tersebut akan menjadi rawan jika non-Muslim memimpin.
Buktinya, di beberapa daerah mayoritas Muslim demikian faktanya. Untuk itu, kata Rais Am PBNU itu, umat Islam harus berusaha secara fair dan kompetitif untuk menampilkan pemimpin-pemimpin yang Islami dan benar-benar memiliki kemampuan dan keterampilan. “Jika kita memilih pemimpin yang tidak baik itu sama saja kita mengkhianati diri sendiri,” jelasnya.
Barangsiapa mengangkat pemimpin publik di tengah masyarakat Muslim, padahal ada yang lain yang lebih utama, maka kita dianggap berkhianat kepada Allah, Rasulullah, umat, dan masyarakat. “Kita harus menyiapkan pemimpin yang Islami dan berkualitas. Itu pesan surah al-Maidah 51. Jadi, dua-duanya harus kita penuhi,” ujarnya.
Di sisi lain masalah terbesar umat Islam yang berpolitik, menurut Direktur INSISTS (Institute for the Study of Islamic Thought and Civilizations) Dr Hamid Fahmy Zarkasyi, ketika politik hanya sebatas partai. Dari partai, demi partai, besarkan partai, menghidupi partai, atau sekelas calon (eksekutif/legislatif).
Artinya apa untung rugi umat Islam ketika memilih partai atau calon tertentu tidak pernah menjadi pertimbangan pemilih. “Yang dipertimbangkan umumnya masih untung rugi golongan, mazhab, bisnis individu, nafsu syahwati, deal-deal pribadi dan interest-interest madzmumah lainnya. Maslahat umat masih kalah dari kepentingan lain-lain,” tulisnya dalam akun facebooknya.
Iklim politik di Indonesia tahun 2018 ini diprediksi bakal memanas karena akan diselenggarakannya Pilkada serentak di berbagai daerah di Indonesia. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengingatkan agar kita tidak menggunakan segala cara untuk mencapai kemenangan.
Menurutnya, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) jauh lebih penting dibanding kemenangan politik jangka pendek. “Jangan korbankan NKRI demi kepentingan politik jangka pendek,” katanya saat menghadiri acara rapat kerja wilayah (Rakerwil) DPW PAN Provinsi Bengkulu di Raffles City Hotel, Bengkulu, Sabtu (6/1). []
