Ramallah, Gontornews — Para analis telah mengecam program ekonomi dari rencana perdamaian Timur Tengah Amerika Serikat karena gagal mengatasi masalah utama yang telah sangat mengekang ekonomi Palestina. Masalah itu yaitu pendudukan militer Israel atas wilayah Palestina yang sudah berlangsung selama 52 tahun.
Rencana ekonomi dirilis oleh Gedung Putih pada hari Sabtu dan akan dipresentasikan pada pertemuan yang dipimpin AS di Bahrain pada 25-26 Juni.
Ketika dokumen itu dirilis, proposal 40 halaman itu tidak memiliki konteks politik apa pun dengan tidak mencantumkan kata-kata “pendudukan”, “kebebasan”, “kesetaraan”, atau “blokade”.
“Tidak adanya kata-kata itu sebenarnya cukup mencolok dan menunjukkan apa yang sebenarnya mereka lihat,” kata Diana Buttu, seorang analis yang berbasis di Haifa dan mantan penasihat hukum untuk negosiator perdamaian Palestina, kepada Aljazeera.
“Mereka telah menyusun rencana pie-in-the-sky yang ingin dilihat oleh siapa saja yang terlibat dalam pembangunan ekonomi. Tetapi itu tidak berlaku untuk Palestina karena mereka telah mengambil konteks politik.”
Inti dari rencana ini adalah dana investasi $ 50 miliar yang akan dibagi kepada Palestina di wilayah pendudukan (lebih dari setengah dana investasi) dan tetangganya Mesir, Lebanon dan Yordania.
Dana tersebut akan digunakan untuk 179 proyek infrastruktur dan bisnis, termasuk membangun sektor pariwisata Palestina.
Namun, rencana itu tidak membahas soal hambatan kebebasan bergerak yang dihadapi Palestina, yang hidup di bawah blokade Israel-Mesir 12 tahun di Jalur Gaza, atau di bawah pendudukan di Tepi Barat, yang dikelilingi oleh permukiman ilegal Israel.
Otoritas Palestina, yang menjalankan kekuasaan terbatas di beberapa wilayah Tepi Barat yang diduduki, dan Hamas yang memerintah Gaza, dengan tegas menolak rencana itu.
“Apakah Israel akan mengizinkan pergerakan barang? Tidak. Apakah Israel akan mengizinkan rencana ini diimplementasikan? Tidak. Bisakah ada pembangunan ekonomi di bawah pendudukan? Sekali lagi, jawabannya tidak,” kata Buttu.
Banyak yang menyesalkan rencana daur ulang ide-ide lama seperti usulan koridor transportasi $ 5 miliar yang akan menghubungkan Tepi Barat ke Jalur Gaza yang terkepung.
Gagasan untuk koridor transportasi pertama kali muncul sekitar tahun 2005, ketika organisasi riset RAND mengusulkan untuk membangun jalur kereta “The Arc” yang menghubungkan Gaza dengan kota-kota lain di Tepi Barat, yang dimaksudkan untuk membentuk kongruitas Palestina dan menciptakan kondisi untuk pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk. Dan proyek tidak pernah terwujud karena berbagai kendala. [RM]
