Kuala Lumpur, Gontornews — Perdana Menteri Malaysia, Ismail Sabri Yakoob, Senin (10/10/2022), mengumumkan pembubaran parlemen. Secara konstitusional, Raja Malaysia, Sultan Abdullah Ahmad Shah, memiliki hak mutlak untuk menyetujui permintaan pembubaran legislatif atau parlemen. Setelahnya, raja akan meminta para pemilih untuk menyelenggarakan pemilihan umum dalam rentang waktu 60 hari ke depan.
“Saya telah melakukan audiensi dengan Yang-di-Pertuan Agong kemarin sore,” kata PM Ismail Sabri sebagaimana dilansir The Strait Times.
“Dia (Yang-di-Pertuan-Agong) telah setuju untuk membubarkan parlemen pada hari Senin sesuai dengan Pasal 40 (2) (b) dan Pasal 55 (2) Konstitusi Federal. Dengan pengumuman ini, amanah akan dikembalikan kepada rakyat,” tambahnya.
Pengumuman ini muncul setelah tekanan kepada Presiden UMNO Zahid Hamidi meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Para anggota telah menyatakan keinginannya agar pemerintah segera mengadakan pemungutan suara sesegera mungkin.
Pemerintah berharap pemilihan umum Malaysia dilaksanakan pada awal November mendatang. Harapan ini muncul untuk menghindari bentrokan musim hujan akhir tahun yang mengakibatkan banjir dahsyat dalam beberapa tahun belakangan. Tahun lalu misalnya, banjir menewaskan 54 orang serta menyebabkan kerugian negara hingga 6 miliar Ringgit Malaysia.
Pada Ahad lalu, Sultan Abdullah memperingatkan warga untuk mewaspadai kemungkinan cuaca buruk dalam beberapa waktu ke depan. Kementerian Lingkungan dan Air, Departemen Drainase, Irigasi dan layanan meteorologi telah memberi tahu raja tentang musim hujan akhir tahun.
The Strait Times mengetahui bahwa kepemimpinan UMNO maupun koalisi Barisan Nasional (BN) yang Sultan Abdullah pimpin akan bertemu pada Senin dan Selasa malam. Pertemuan ini merupakan persiapan awal untuk kampanye.
Fakta oposisi utama Pakatan Harapan (PK) baru menyelesaikan kandidat dan manifesto pada 29 Oktober serta Perikatan Nasional (PN) yang melobi istana agar tidak bubar melanggengkan pelaksanaan pemilihan umum. [Mohamad Deny Irawan]
