Sudah sekitar setahun ini Anies menjalankan roda pemerintahan DKI sendirian. Meski sendirian, Anies cukup sukses membawa DKI untuk mendapatkan sejumlah apresiasi. Di antaranya adalah opini WTP dari BPK. Bahkan dua kali berturut-turut.
Tiga award dari KPK terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), gratifikasi dan aplikasi pelayanan publik. Program Jak lingko, MRT-LRT dan ganjil-genap yang berhasil menurunkan kemacetan hingga 8 persen.
Memberantas mafia rumah susun dan apartemen dengan menyerahkan pengelolaannya kepada penghuni melalui terbitnya Pergub 132/2018.Menggratiskan pajak rumah para pahlawan dan guru. Dan yang tak pernah dilupakan orang adalah menghentikan 13 proyek pembangunan pulau reklamasi.
Tentu, ini prestasi yang layak untuk diapresiasi. Dan satu prestasi yang tak kalah pentingnya dari semua capaian itu adalah bahwa warga Jakarta sekarang lebih damai dan tenang. Gak gaduh lagi sebagaimana sebelumnya. Ini lantaran sikap santun dan merangkul yang jadi pilihan komunikasi politik Anies.
Jika ditanya, enak sendirian atau ada Wagub, jawabnya pasti enakan ada Wagub. Pertama, ada partner diskusi soal program dan kebijakan. Kedua, bisa berbagi tugas, sehingga tidak semuanya harus ditangani gubernur sendiri.
Jika sendiri, semua acara dari yang penting sampai yang gak terlalu penting harus dihadiri oleh gubernur. Tentu, ini menyita waktu. Gubernur mestinya hadir di acara-acara yang strategis. Acara yang berdampak signifikan pada nasib warga DKI.
Lalu, kapan Wagub dilantik? Pilih dulu, baru dilantik. Prosedurnya: partai pengusung, dalam konteks ini adalah PKS dan Gerindra mengajukan dua nama. Oleh Gubernur, dua nama ini kemudian diusulkan ke DPRD. DPRD lah yang nanti akan memilih.
Gerindra telah menyerahkan posisi Wagub DKI ini kepada PKS. PKS sudah ajukan dua nama yaitu Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto. Oleh Anies Baswedan, dua nama ini sudah diserahkan ke DPRD. Tentu setelah mempertimbangkan integritas, kompetensi dan dinamika politiknya. Sekarang, bola ada di DPRD.
Kira-kira, ini lama gak ya? Namanya juga proses politik. Bergantung komunikasi di panggung belakang. Pasti tak senormatif panggung depan. Tetap saja ada deal-dealan. Itulah politik.
Keterangan Prasetio Edi Marsudi, ketua DPRD dari PDIP yang menyinggung hadirnya Adhyaksa sebagai alternatif Wagub baru-baru ini bisa diartikan sebagai bagian dari manuver politik. Ini bisa dimaknai bahwa komunikasi politik di panggung belakang belum tuntas.
Bahasa sederhana: Prasetio sedang menaikkan bergaining. Yang kasihan adalah Adhyaksa, jadi korban. Iya kalau deadlock, lalu nama mantan menteri olahraga era SBY dan mantan ketua Kwarnas yang dikenal bersih dari korupsi ini jadi alternatif. Itu berarti berkah. Tapi, kalau Hanya dimanfaatkan sebagai manuver, jadi celaka. Dapat getahnya doang.
Kenapa soal Wagub DKI berlarut-larut? Pertama, istana memang menghendaki pelantikan Wagub DKI dilakukan setelah pilpres. Apa pasal? Publik tahu, Wagub DKI itu jatah PKS. Ini sedikit banyak akan berpengaruh terhadap suara di DKI, baik suara pilpres maupun pileg. Ini cara jitu untuk mencegah agar PKS tidak maksimal beroperasi di DKI saat pemilu. Bagaimanapun, Wagub punya pengaruh.
Kedua, pemilu menguras energi para caleg-caleg incumben untuk berkampanye. Mereka berkonsentrasi untuk meraih kursi lagi di DPRD.
Pilpres dan pileg sudah selesai. Dan saat ini, DPRD sudah mulai membahas calon Wagub yang diusulkan PKS melalui Gubernur DKI.
Publik punya kesan bahwa paripurna untuk memilih Wagub DKI terkesan alot. Berliku dan berbelit-belit. Benar! Ini terjadi karena pertama, fraksi PKS di DPRD kabarnya tidak kompak. Sebelas anggota DPRD dari fraksi PKS tidak satu suara. Sebagian besar mereka dari faksinya Anis Matta dan Fahri Hamzah yang sekarang sedang merintis ormas bernama GARBI. Ormas atau calon partai? Ah, jangan menggoda. Kalau toh mau jadi partai, sah-sah saja bukan? Nasdem dulu juga begitu. Sekarang dapat sembilan persen lebih suara di pileg 2019. GARBI bisa mengikuti jejak Nasdem.
Kedua, komunikasi panggung belakang yang rumit. Rumit karena melibatkan transaksi-transaksi politik. Gak gratis ya? Zaman sekarang, mana ada yang gratis? Ke toilet aja bayar 2000. Apalagi kursi Wagub.
Ketiga, ada tokoh lain dari fraksi Gerindra di DPRD yang kabarnya juga berminat, bahkan cukup ngebet untuk menjadi Wagub DKI. Nunggu bola muntah. Kalau dua kali rapat paripurna tidak kuorum, ini bisa jadi celah bagi tokoh dari Gerindra itu maju. Jika ini terjadi, maka akan jadi masalah aerius bagi hubungan persekutuan Gerindra-PKS di ke depan.
Serumit apapun, masyarakat Jakarta, bahkan juga seluruh rakyat Indonesia, semuanya berharap proses pemilihan Wagub DKI segera dituntaskan, dan tetap tidak mengabaikan nilai-nilai moral dan idealisme kebangsaan. Jika moral dan spirit kebangsaan jadi dasar memilih dan menetapkan Wagub DKI, maka besar harapan Jakarta “maju kotanya dan bahagia warganya” sebagaimana yang dicita-citakan Anies Baswedan bisa terwujud.
